DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Kawasan Tanpa Rokok, terdiri dari: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN KTR BAB III PENGENDALIAN IKLAN PRODUK ROKOK DI MEDIA LUAR RUANG BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V LARANGAN BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
c.bahwa untuk mewujudkan hidup sehat dan udara yang bersih dari asap rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Kota Tangerang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANGERANG Dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
6.Setiap Orang adalah orang perseorangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, seta bentuk badan lainnya.
8.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya, atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Rokok elektrik adalah salah satu Hasil Produksi Tembakau Lain (HPTL) atau Sintetiknya dengan atau tanpa Nikotin dan Penambah Rasa yang digunakan dengan cara menghisap uap pemanasan atau cairan dari alat pemanas elektronik.
10.Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap dan/atau menghirup rokok.
11.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
13.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
15.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
17.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
20.Perkantoran adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Daerah.
21.Sarana Olahraga tertutup adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga di dalam ruangan.
22.Tempat Khusus Merokok adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok yang berada di dalam KTR.
23.Tempat Hiburan adalah tempat usaha yang menyelenggarakan hiburan dan ditetapkan oleh Pengelola sebagai KTR.
24.Pengelola KTR adalah orang dan/atau Badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
25.Penyelenggara kegiatan adalah Orang Pribadi atau Badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
26.Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan penegakan dan pengawasan pada KTR.
27.Media luar ruang adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang diletakan di ruang terbuka atau dimaksudkan untuk digunakan (dipakai) di ruang terbuka

BAB II

PENETAPAN KTR

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan mengimplementasikan KTR di Daerah.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum.
(3)Batasan KTR pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai batas pagar atau batas terluar.

Pasal 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.rumah sakit;
b.balai kesehatan;
c.klinik kecantikan;
d.klinik perawatan penderita narkoba;
e.tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
f.rumah bersalin;
g.tempat praktek bidan/perawat swasta;
h.klinik;
i.poliklinik;
j.pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
k.balai pengobatan;
l.pos pelayanan terpadu;
m.tempat praktek kesehatan swasta;
n.apotek;
o.toko obat;
p.laboratorium kesehatan; dan/atau
q.sarana kesehatan.

Pasal 4

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.sekolah;
b.balai latihan kerja;
c.tempat bimbingan belajar; dan
d.lembaga kursus atau pelatihan;
e.perguruan tinggi.

Pasal 5

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.area bermain anak;
b.kelompok bermain anak;
c.tempat penitipan anak; dan
d.taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak.

Pasal 6

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:

a.masjid atau mushola;
b.pura;
c.gereja;
d.vihara;
e.klenteng; dan
f.tempat ibadah lainnya yang diakui oleh negara.

Pasal 7

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:

a.bus umum;
b.taxi;
c.kereta api;
d.angkutan kota;
e.kendaraan wisata;
f.bus angkutan anak sekolah; dan
g.bus angkutan karyawan.

Pasal 8

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi:

a.perkantoran swasta; dan
b.industri;
c.gedung atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah;
d.kantor Badan Usaha Milik Daerah;
e.kantor Badan Usaha Milik Negara; dan
f.perkantoran Milik Pemerintah.

Pasal 9

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi:

a.pasar;
b.pusat perbelanjaan/mall;
c.tempat wisata atau rekreasi;
d.salon
e.hotel;
f.restoran;
g.rumah makan;
h.jasa boga;
i.bioskop;
j.stasiun;
k.taman kota
l.kolam renang;
m.tempat hiburan;
n.halte; dan
o.terminal angkutan umum; dan
p.sarana olahraga tertutup.

BAB III

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK ROKOK DI MEDIA LUAR RUANG

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang.
(2)Pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas KTR.
(3)Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian iklan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
2. b.mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. h.tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
9. i.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
10. j.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
11. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…