DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Kecamatan; 3. Penggabungan Kecamatan; 4. Penyesuaian Kecamatan; 5. Pendanaan ; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar Kecamatan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan Kecamatan perlu diperhatikan syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan;
c.bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (3), Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu diatur pedoman pembentukan, penggabungan dan penyesuaian kecamatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kecamatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
6.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
7.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 74); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang selatan.
2.Walikota adalah Walikota Tangerang selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tangerang selatan.
5.Sekretariat Daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemeintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.pembentukan kecamatan;
b.penggabungan kecamatan;
c.penyesuaian kecamatan;
d.pendanaan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

(1)Pembentukan kecamatan dilakukan melalui:
1. a.pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; atau
2. b.penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam satu Daerah menjadi kecamatan baru.
(2)Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Pasal 4

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a.jumlah penduduk setiap kelurahan paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) Kepala Keluarga;
b.luas wilayah paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) km2;
c.jumlah kelurahan yang menjadi cakupan paling sedikit 5 (lima) kelurahan; dan
d.usia Kecamatan paling kurang 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a.kemampuan keuangan daerah;
b.sarana dan prasarana pemerintahan;
c.kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.nama Kecamatan yang akan dibentuk;
e.lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
f.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 6

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan hasil kajian.

Pasal 7

(1)Persyaratan administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
(2)Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Pasal 8

Tahapan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENGGABUNGAN KECAMATAN

Pasal 9

(1)Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah.
(2)Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
1. a.terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
2. b.terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau
3. c.tercapai kesepakatan antara Walikota dan Dewan Perwakilan Raryat Daerah berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Kelurahan yang akan digabung.
(3)Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

Pasal 10

Tahapan penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENGGABUNGAN KECAMATAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENGGABUNGAN KECAMATAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018