DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan memberikan kepastian hukum;
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan; SALINAN 2 Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal; 3
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
10.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KOTA TANGERANG SELATAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1112) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 11 dan angka 12 dihapus, angka 13 dan angka 19 diubah, serta ditambah angka 24 dan angka 25, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
6.Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
8.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
9.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpanganatas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendalayang dihadapi penanam modal.
11.dihapus.
12.dihapus.
13.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM untuk dan atas nama menteri atau pimpinan lembaga, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. 5
14.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
16.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modaluntuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukanoleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
17.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
18.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
19.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
20.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
21.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
22.Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
23.Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
24.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6
25.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah;
2. b.menyusun dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan di Daerah;
3. c.menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
4. d.menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan;
5. e.menetapkan bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal di Daerah;
6. f.menetapkan pedoman tentang penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;
7. g.memetakan potensi penanaman modal di Daerah;
8. h.melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka penanaman modal; dan
9. i.melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan baik publik maupun swasta di dalam dan di luar negeri dalam rangka penanaman modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Kewenangan mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal meliputi :
1. a.menyiapkan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
2. b.menyiapkan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
3. c.menyiapkan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi sesuai prioritas dan petensi Daerah;
4. d.menyusun peta penanaman modal Daerah; dan
5. e.mengusulkan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan nonfiskal nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 7
(3)Pelaksanaan kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kerjasama penanaman modal;
2. b.promosi penanaman modal;
3. c.pelayanan penanaman modal;
4. d.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
5. e.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
6. f.penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
(4)Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah dan kebijakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

3.Ketentuan judul BAB X diubah, sehingga BAB X berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KETENTUAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

(1)Perusahaan yang akan memulai usaha terlebih dahulu memiliki NIB dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau izin usaha, yang masih berlaku, diwajibkan memiliki NIB sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan perijinan yang lain.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pengajuan NIB dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

DPMPTSP dapat mengenakan sanksi administratif kepada badan usaha atau usaha perseorangan yang :

a.tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; dan
b.menyalahgunakan fasilitas penanaman modal. 8
1. 7.Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
1. a.penyampaian saran; dan
2. b.penyampaian informasi potensi Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
2. b.mencegah pelanggaran atas peraturan perundang- undangan;
3. c.mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
4. d.menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanaman modal.
(3). DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

8.Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIII.A dan di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/izin investasi dapat mengajukan permohonan perizinan dan fasilitas penanaman modal tanpa mencantumkan NIB paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

9.Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang penyelenggaran penanaman modal, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 9

10.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 5 Juli 2019 30 Deser WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 9 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd MUHAMAD LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN: (5,15/2019). 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 20192012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KOTA TANGERANG SELATAN I. UMUM Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kota Tangerang Selatan telah mengatur proses penyelenggaraan urusan penanaman modal yang didalamnya berisi ketentuan kewenangan pemerintah daerah urusan penanaman modal, aspek jenis bidang usaha, aspek pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, aspek pengendalian pelaksanaan penanaman modal, aspek mekanisme perizinan, aspek larangan dan sanksi, aspek peran serta masyarakat dan ketentuan penutup. Namun dalam seiring perkembangan penanaman modal di Indonesia secara umum dan Kota Tangerang Selatan secara khusus terdapat perubahan beberapa ketentuan. Mengingat pentingnya perubahan beberapa ketentuan agar pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal mencapai maksimal, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan. Dalam proses perubahan Peraturan Daerah ini terdapat beberapa acuan sebagai dasar hukum antara lain Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitasi Penanaman Modal. Muatan materi dalam perubahan Peraturan Daerah ini antara lain penambahan materi mengenai Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); perubahan Jenis-jenis Izin Prinsip dan Izin Usaha; perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah. Muatan materi tersebut adalah hasil penyesuaian dengan peraturan yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Kepala BKPM. 11 Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan penyempurnaan perubahan terhadap beberapa Pasal lainnya dalam Peraturan Daerah tersebut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Menyesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah. Ayat (4) Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas 12 Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 95

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

KETENTUAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 30

Pasal 30A

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

KETENTUAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 30

Pasal 30A

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012