Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 5 Juli 2019 30 Deser WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 9 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd MUHAMAD LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN: (5,15/2019).
10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 20192012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KOTA TANGERANG SELATAN I. UMUM Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kota Tangerang Selatan telah mengatur proses penyelenggaraan urusan penanaman modal yang didalamnya berisi ketentuan kewenangan pemerintah daerah urusan penanaman modal, aspek jenis bidang usaha, aspek pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, aspek pengendalian pelaksanaan penanaman modal, aspek mekanisme perizinan, aspek larangan dan sanksi, aspek peran serta masyarakat dan ketentuan penutup. Namun dalam seiring perkembangan penanaman modal di Indonesia secara umum dan Kota Tangerang Selatan secara khusus terdapat perubahan beberapa ketentuan. Mengingat pentingnya perubahan beberapa ketentuan agar pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal mencapai maksimal, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan.
Dalam proses perubahan Peraturan Daerah ini terdapat beberapa acuan sebagai dasar hukum antara lain Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitasi Penanaman Modal.
Muatan materi dalam perubahan Peraturan Daerah ini antara lain penambahan materi mengenai Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); perubahan Jenis-jenis Izin Prinsip dan Izin Usaha; perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah. Muatan materi tersebut adalah hasil penyesuaian dengan peraturan yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Kepala BKPM.
11 Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan penyempurnaan perubahan terhadap beberapa Pasal lainnya dalam Peraturan Daerah tersebut.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Menyesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah.
Ayat (4) Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas 12 Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 95