DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, perlu adanya penyesuaian pengaturan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
13.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 99); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 99) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
9.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
10.Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
11.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah Lembaga yang dibentuk di Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai Unit Pelaksana yang melakukan kegiatan atau memberikan layanan bagi peserta didik dan lulusan berupa Informasi Pasar Kerja.
12.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 15.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 16.Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, solusi dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. 17.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah menjadi naskah dan dokumen yang mempunyai arti nilai dan makna tertentu mengenai Tenaga Kerja.
3. 18.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klarifikasi jabatan pekerjaan.
4. 19.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. 20.Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan dan keahlian tertentu.
6. 21.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
7. 22.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
8. 23.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
9. 24.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. 25.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/buruh dan keluarganya.
11. 26.Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/buruh.
12. 27.Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pemerintah.
13. 28.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
14. 29.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
15. 30.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.
16. 31.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama- sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
17. 32.Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
18. 33.Upah adalah hak Pekerja/buruh yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan.
19. 34.Kesejahteraan Pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
20. 35.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
21. 36.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. 37.Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
23. 38.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang berusaha dibidang pelayanan penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri.
24. 39.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
25. 40.Antar Kerja adalah sistem yang merupakan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
26. 41.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah Sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) kabupaten Kota dalam 1 (satu) saerah Provinsi.
27. 42.Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya Mediasi, adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan melalui muswayarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral.
28. 43.Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan Mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.
29. 44.Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan melalui muswayarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.
30. 45.Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai Konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan Konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.
31. 46.Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
32. 47.Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
33. 48.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar Pekerja/buruh dan Pengusaha.
34. 49.Pakar adalah ahli di bidang Tenaga Kerja.
35. 50.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
36. 51.Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.
37. 52.Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
38. 53.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
39. 54.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.
40. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh:
1. a.lembaga Pelatihan Kerja Daerah;
2. b.lembaga Pelatihan Kerja swasta; dan
3. c.lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.
(2)Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(3)Lembaga Pelatihan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan swasta.
(4)Lembaga Pelatihan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendaftarkan kegiatannya kepada kepala dinas ketenagakerjaan provinsi.
(5)Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas.
(6)Pembentukan lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat berbentuk badan hukum atau perorangan.
(2)Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin melalui lembaga Online Single Submission setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
(3)Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan wajib melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Dinas secara berkala.
(4)Setiap Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin; dan/atau
6. f.pencabutan tetap izin.
(5)Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Wali Kota.
(6)Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Dinas.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan pelaporan kegiatan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

5.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Dinas.
(2)Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan fungsi dari Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh pengantar kerja pada Dinas.
(2)Dalam hal Dinas belum memiliki Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dilakukan oleh Petugas Antarkerja yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(3)Ketentuan mengenai tugas Pengantar Kerja dan petugas antar kerja sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1)Setiap Pengusaha wajib mengumumkan lowongan pekerjaan dan kriteria dan/atau keahlian yang dibutuhkan perusahaan.
(2)Lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.
(3)Pelaporan pengumuman lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan peninjauan kesesuaian lowongan pekerjaan dengan jumlah pelamar pekerjaan oleh Dinas.
(4)Setiap Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin; dan/atau
6. f.pencabutan tetap izin.
(5)Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Wali Kota.
(6)Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didelegasikan kepada Dinas.

8.Ketentuan frasa Paragraf 2 BAB IV dan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Penempatan Tenaga Kerja dapat dilaksanakan oleh LPTKS yang berbadan hukum Berbentuk Peseroan Terbatas.
(2)LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
(3)Ketentuan mengenai tata cara memperoleh perizinan LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)Pemberi Kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaan kepada Dinas.
(2)Laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; dan
2. b.jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum lowongan pekerjaan diumumkan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 3A, dan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1)Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui BKK wajib mengajukan permohonan ke Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas domisili BKK dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja yang sudah disahkan oleh Dinas tujuan Penempatan Tenaga Kerja.

11.Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 19A

Pasal 22A

Pasal 23A

Pasal 24

Pasal 24A

Pasal 25A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 19A

Pasal 22A

Pasal 23A

Pasal 24

Pasal 24A

Pasal 25A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019