DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Februari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapkan besaran tarif; struktur dan besaran tarif; pemungutan retribusi; kedaluwarsa penagihan; pemeriksaan; insentif pemungutan; penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG dan WALI KOTA TANJUNGPINANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
9.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
10.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
11.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG, penerbitan SLF Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

(1)Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG, penerbitan SLF Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.
(2)Penerbitan PBG, SLF dan Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PBG, SLF dan Prasarana Bangunan Gedung tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
3. c.PBG perubahan untuk: 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2) perubahan lapis Bangunan Gedung; 3) perubahan luas Bangunan Gedung; 4) perubahan tampak Bangunan Gedung; 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG, SLF dan Prasarana Bangunan Gedung untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

(1)Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG, SLF dan Prasarana Bangunan Gedung.
(2)Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah); b) Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Harga Satuan Bagunan Gedung Negara (HSBGN), dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST; dan c) Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung ( HSpBG) dan HSBGN ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

BAB IV

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1)Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan Standar Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.Luas total Lantai;
2. b.Indeks terintegrasi; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Volume;
2. b.Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG, SLF dan Prasarana Bangunan Gedung.
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF dan Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG, SLF, dan Prasarana Bangunan Gedung, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG, SLF dan Prasarana Bangunan Gedung tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

(1)Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
1. a.Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
2. b.Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:
(2)Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
(3)Rincian perhitungan dalam penetapan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terhadap besaran harga/indeks dalam table HSBGN/SHST dan indeks lokalitas.
(3)Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
(2)Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

(1)Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
(2)Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(3)Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
(4)Bukti setor retribusi PBG diserahkan kepada OPD yang memiliki kewenangan di bidang perizinan paling lambat 3 (tiga) hari sejak SKRD diterbitkan.
(5)Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…