1.Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.
8.Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/khusus/spesifik.
9.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10.Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
11.Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan difungsikan untuk Pengembangan kegiatan usaha yang bersifat retail dan kegiatan-kegiatan jasa komersil dengan fungsi utama bangunan pertokoan maupun pasar, kegiatan perkantoran, dan perdagangan skala besar dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
12.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
13.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
14.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
15.Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas.
16.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
17.Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan oleh Pengembang.
18.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan, penguasaan, tanggung jawab dan kepemilikan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
19.Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah tahapan kegiatan untuk memanfaatkan, mendayagunakan, dan memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman agar berfungsi dengan baik dan berkelanjutan.
20.Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pemerintah Daerah.
21.Pengembang adalah perseorangan dan/atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagai penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
22.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR atau sebutan lainnya adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
23.Rencana Tapak/Site Plan adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas- batas luas lahan tertentu.
24.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG atau sebutan lainnya adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
25.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
26.Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian terhadap aset Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
27.Berita Acara Serah Terima administrasi yang selanjutnya disebut BAST Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari Pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah.
28.Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut BAST PSU adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah oleh masyarakat setempat.
29.Hak atas Tanah adalah bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertipikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah, dan surat bukti perolehan tanah lainnya.
30.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.