DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Asas, Tugas Dan wewenang Pemerintah Daerah, Penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan Usaha, Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha, Larangan, Peran Dunia Usaha, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha mikro sehingga dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya, usaha mikro merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
8.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
9.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pedampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
7.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
9.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
10.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
11.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam mengembangkan, memberdayakan dan melindungi Usaha Mikro dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :
1. a.menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya, berdaya saing dan memperoleh hasil yang optimal;
2. b.mengembangkan dan memberdayakan Usaha Mikro dalam rangka membangun perekonomian di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan; dan
3. c.memperkuat dan melindungi Usaha Mikro agar dapat menjadi pelaku usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.asas;
b.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c.penumbuhan iklim usaha;
d.pengembangan usaha;
e.hak dan kewajiban pelaku usaha;
f.peran dunia usaha; dan
g.larangan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Usaha Mikro berasaskan:

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan ekonomi nasional.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro adalah:

a.menetapkan kebijakan pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro;
b.melaksanakan upaya pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap Usaha Mikro agar mampu menjadi pelaku usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing;
c.memfasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro;
d.membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk Usaha Mikro;
e.mendorong dan memperkuat potensi Usaha Mikro dalam upaya menumbuhkan perekonomian di Daerah; dan
f.mendorong terciptanya Usaha Mikro baru yang dilandasi profesionalitas dan berwatak wirausahawan yang handal.

BAB VI

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 6

(1)Dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang meliputi aspek:
1. a.pendanaan;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.informasi usaha;
4. d.kemitraan;
5. e.perizinan usaha;
6. f.kesempatan berusaha;
7. g.dukungan kelembagaan; dan
8. h.promosi dagang.
(2)Dunia usaha dan masyarakat berperanserta secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

a.memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b.memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
c.memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:

a.menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
b.memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

Pasal 9

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:

a.membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Usaha Mikro;
b.mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, pendaftaran kekayaan intelektual serta kualitas produk barang/jasa Usaha Mikro; dan
c.memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Pasal 10

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan:

a.mengembangkan proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi dan kekayaan intelektual;
b.mencegah terjadinya hal yang merugikan Usaha Mikro, dalam pelaksanaan transaksi dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar;
c.mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan antar usaha Mikro untuk meningkatkan posisi tawar yang seimbang dengan Usaha Kecil Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar;
d.mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat; dan
e.mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016