DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Daerah selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Daerah, salah satunya meliputi: pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan kerukunan; penanganan konflik sosial; koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah; pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan kebijakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat sebagai daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
6.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
7.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12.Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
13.Efisiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
14.Eksternalitas adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
15.Kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.terwujudnya komitmen penyelenggara Pemerintahan Daerah terhadap urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. b.terwujudnya keselarasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah; dan
3. c.meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah; dan
b.penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,PemerintahanProvinsi dan Pemerintahan Daerah.
(3)Urusan pemerintahan konkurenyang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(4)Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
(5)Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerahterdiri atas :

a.Urusan Pemerintahan Wajib, yang meliputi :
1. 1.Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. 2.Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
b.UrusanPemerintahan Pilihan.

Pasal 6

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan denganPelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf a angka 1, meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganmasyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan denganPelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. h.perhubungan;
9. i.komunikasi dan informatika;
10. j.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
11. k.penanaman modal;
12. l.kepemudaan dan olah raga;
13. m.statistik;
14. n.persandian;
15. o.kebudayaan;
16. p.perpustakaan; dan
17. q.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5huruf b, meliputi:
1. a.perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.perdagangan;
5. e.perindustrian; dan
6. f.transmigrasi.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pedoman dalam :

a.pembentukanproduk hukum bagi Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
b.pembentukan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi Daerah;
c.rekruitmen dan penempatanpegawai untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan;
d.penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan Daerah;
e.penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f.penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah;
g.penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
h.penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
i.pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6diuraikan dalam sub urusan pemerintahan dan rincian urusan pemerintahan.
(2)Uraian sub urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 10

(1)Daerah selain berstatus sebagai Daerahjuga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
(2)Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
4. d.penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. g.pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
(3)Walikota dalam melaksanakan urusanpemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannyakepada camat.
(4)Urusanpemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016