DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai dasar hukum penganggaran Penyertaan Modal Daerah pada APBD. Hal-hal yang diatur dalam penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya pada bank bjb meliputi besaran; sumber dana; dividen; dan penatausahaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Badan U saha Milik Daerah atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah atau pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagai dasar penganggarannya dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3790); .. 2 -
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 7 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.

2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wall Kota Tasikmalaya.
4.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang selanjutnya disebut Bank Bjb adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang memiliki kantor cabang di Tasikmalaya.
5.Penyertaan Modal adalah salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk uang pada Bank Bjb untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa dividen, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
7.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota pada Bank Bjb;
2. b.meningkatkan pendapatan Daerah Kota;
3. c.meningkatkan pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah Kota;
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
5. e.mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kota. yang memimpin yang menjadi - 4

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota pada bank bjb yang meliputi:

a.besaran;
b.sumber dana;
c.dividen; dan
d.penatausahaan.

BAB IV

BESARAN

Pasal 4

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kota menetapkan Penyertaan Modal kepada Bank Bjb paling banyak sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang diprioritaskan untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota pada Bank Bjb saat ini.

(2)Penetapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
(3)Dalam hal terdapat peubahan jadwal realisasi pada tahun anggaran 2022, maka penyertaan modal dimaksud dapat dianggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Pemerintah Daerah Kota juga telah menyertakan modal kepada Bank Bjb sebesar Rp20.339.359.100,00 (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.tahun 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
b.tahun 2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
c.tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
d.tahun 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
e.tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
f.tahun 2019 sebesar Rp. 5.339.359.100,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah). BABV SUMBER DANA

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Bank Bjb bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DIVIDEN

Pasal 7

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada Bank Bjb merupakan pendapatan Daerah Kota.

BAB VII

PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Penatausahaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 25 Tovemher 2 02 1 WALI KOTA TASIKMALAYA, UHAMMAD YUSUF Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 25 ovemher 2021 LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINS! JAWA BARAT: ( 4 / 234 /2021).

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 3

BESARAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

DIVIDEN

Pasal 7

PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 3

BESARAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

DIVIDEN

Pasal 7

PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020