DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur perubahan ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016. Adapun ketentuan yang diubah adalah Pasal 6, Pasal 16. Sebelum pengisian formasi jabatan pada Perangkat Daerah yang diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
6.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Susunan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan jenis, tipelogi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD dengan tipe A yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan Pemerintahan;
4. d.Dinas yang meliputi :
  1. 1.Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan;
  4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. 5.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
  6. 6.Dinas Perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
  7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
  8. 8.Dinas Sosial dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan sosial;
  9. 9.Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
  10. 10.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
  11. 11.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
  13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  14. 14.Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
  15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan;
  16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
  17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A yang menyelenggarakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. e.Badan yang meliputi :
  1. 1.Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan sebagian tugas pengelolaan keuangan Daerah di bidang pajak dan retribusi;
  2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B yang melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  4. 4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe C yang melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan unsur pelaksana klasifikasi A yang menyelenggarakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
6. f.Kecamatan dengan tipe A yang melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayahnya, meliputi :
  1. 1.Kecamatan Cihideung, membawahkan : a) Kelurahan Yudanagara; b) Kelurahan Nagarawangi; c) Kelurahan Cilembang; d) Kelurahan Argasari; e) Kelurahan Tugujaya; dan f) Kelurahan Tuguraja.
  2. 2.Kecamatan Cipedes, membawahkan : a) Kelurahan Panglayungan; b) Kelurahan Cipedes; c) Kelurahan Nagarasari; dan d) Kelurahan Sukamanah.
  3. 3.Kecamatan Tawang, membawahkan : a) Kelurahan Tawangsari; b) Kelurahan Empangsari; c) Kelurahan Lengkongsari; d) Kelurahan Cikalang; dan e) Kelurahan Kahuripan.
  4. 4.Kecamatan Indihiang, membawahkan : a) Kelurahan Indihiang; b) Kelurahan Sirnagalih; c) Kelurahan Parakannyasag; d) Kelurahan Panyingkiran; e) Kelurahan Sukamaju Kaler; dan f) Kelurahan Sukamaju Kidul.
  5. 5.Kecamatan Kawalu, membawahkan : a) Kelurahan Karsamenak; b) Kelurahan Cilamajang; c) Kelurahan Gunung Tandala; d) Kelurahan Urug; e) Kelurahan Tanjung; f) Kelurahan Cibeuti; g) Kelurahan Karang anyar; h) Kelurahan Talagasari; i) Kelurahan Leuwiliang; dan j) Kelurahan Gununggede.
  6. 6.Kecamatan Cibeureum, membawahkan : a) Kelurahan Setiaratu; b) Kelurahan Ciherang; c) Kelurahan Kersanagara; d) Kelurahan Kota Baru; e) Kelurahan Awipari; f) Kelurahan Setianagara; g) Kelurahan Ciakar; h) Kelurahan Margabakti; dan i) Kelurahan Setiajaya.
  7. 7.Kecamatan Tamansari, membawahkan : a) Kelurahan Tamansari; b) Kelurahan Mulyasari; c) Kelurahan Mugarsari; d) Kelurahan Tamanjaya; e) Kelurahan Sukahurip; f) Kelurahan Sumelap; g) Kelurahan Setiawargi; dan h) Kelurahan Setiamulya.
  8. 8.Kecamatan Mangkubumi, membawahkan : a) Kelurahan Mangkubumi; b) Kelurahan Cigantang; c) Kelurahan Karikil; d) Kelurahan Cipari; e) Kelurahan Linggajaya; f) Kelurahan Cipawitra; g) Kelurahan Sambongpari; dan h) Kelurahan Sambongjaya.
  9. 9.Kecamatan Bungursari, membawahkan : a) Kelurahan Sukamulya; b) Kelurahan Sukarindik; c) Kelurahan Bungursari; d) Kelurahan Sukajaya; e) Kelurahan Cibunigeulis; f) Kelurahan Bantarsari; dan g) Kelurahan Sukalaksana.
  10. 10.Kecamatan Purbaratu, membawahkan : a) Kelurahan Sukanagara; b) Kelurahan Sukamenak; c) Kelurahan Purbaratu; d) Kelurahan Sukaasih; e) Kelurahan Sukajaya; dan f) Kelurahan Singkup.
  11. 2.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144), sepanjang mengatur mengenai :

a.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
b.Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika; dan
c.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II
1. 1.Sebelum pengisian formasi jabatan pada Perangkat Daerah yang diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. 2.Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, yang diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
3. 3.Pengisian formasi jabatan pada perangkat daerah yang diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat awal bulan Januari Tahun 2021.
4. 4.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
5. 5.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 27 oktober 2020 Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA WAKIL WALI KOTA, ttd H. MUHAMMAD YUSUF Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 27 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT : (6/143/2020)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…