DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai asas, pembentukan Perangkat Daerah, susunan Perangkat Daerah, staf ahli, dan ketentuan peralihan. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan; intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan. Susunan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan jenis, tipelogi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah. Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan lebih lanjut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Tasikmalaya telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya;
c.bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, perlu dibentuk perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 129);
10.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan.
10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1. a.mewujudkan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah secara optimal;
3. c.memastikan telah terwadahinya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kedalam perangkat daerah; dan
4. d.menjamin kepastian hukum terselenggaranya kelembagaan yang menangani urusan pemerintahan umum, kesehatan dan penanggulangan bencana.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.asas;
b.pembentukan Perangkat Daerah;
c.susunan Perangkat Daerah;
d.staf ahli; dan
e.ketentuan peralihan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang mengandung pengertian bahwa Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, yang mengandung pengertian bahwa penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
c.efisiensi, yang mengandung pengertian bahwa pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
d.efektivitas, yang mengandung pengertian bahwa pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
e.pembagian habis tugas, yang mengandung pengertian bahwa pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
f.rentang kendali, yang mengandung pengertian bahwa penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan;
g.tata kerja yang jelas, yang mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal; dan
h.fleksibilitas, yang mengandung pengertian bahwa penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Susunan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan jenis, tipelogi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD dengan tipe A yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
3. c.Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan Pemerintahan;
4. d.Dinas yang meliputi :
  1. 1.Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A yang menyelenggarakan sebagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi serta penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta sebagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan air minum, air limbah, serta permukiman;
  5. 5.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
  6. 6.Dinas Perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
  7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
  8. 8.Dinas Sosial dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan sosial;
  9. 9.Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
  10. 10.Dinas Pertanian dan Perikanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pertanian dan perikanan;
  11. 11.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
  13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  14. 14.Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
  15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan;
  16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
  17. 17.Dinas Ketahanan Pangan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan;
  18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan tipe A yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran;
5. e.Badan yang meliputi :
  1. 1.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan tugas pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian;
  4. 4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. f.Kecamatan dengan tipe A yang melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayahnya, meliputi :
  1. 1.Kecamatan Cihideung, membawahkan : a) Kelurahan Yudanagara; b) Kelurahan Nagarawangi; c) Kelurahan Cilembang; d) Kelurahan Argasari; e) Kelurahan Tugujaya; dan f) Kelurahan Tuguraja.
  2. 2.Kecamatan Cipedes, membawahkan : a) Kelurahan Panglayungan; b) Kelurahan Cipedes; c) Kelurahan Nagarasari; dan d) Kelurahan Sukamanah.
  3. 3.Kecamatan Tawang, membawahkan : a) Kelurahan Tawangsari; b) Kelurahan Empangsari; c) Kelurahan Lengkongsari; d) Kelurahan Cikalang; dan e) Kelurahan Kahuripan.
  4. 4.Kecamatan Indihiang, membawahkan : a) Kelurahan Indihiang; b) Kelurahan Sirnagalih; c) Kelurahan Parakannyasag; d) Kelurahan Panyingkiran; e) Kelurahan Sukamaju Kaler; dan f) Kelurahan Sukamaju Kidul.
  5. 5.Kecamatan Kawalu, membawahkan : a) Kelurahan Karsamenak; b) Kelurahan Cilamajang; c) Kelurahan Gunung Tandala; d) Kelurahan Urug; e) Kelurahan Tanjung; f) Kelurahan Cibeuti; g) Kelurahan Karang anyar; h) Kelurahan Talagasari; i) Kelurahan Leuwiliang; dan j) Kelurahan Gununggede.
  6. 6.Kecamatan Cibeureum, membawahkan : a) Kelurahan Setiaratu; b) Kelurahan Ciherang; c) Kelurahan Kersanagara; d) Kelurahan Kota Baru; e) Kelurahan Awipari; f) Kelurahan Setianagara; g) Kelurahan Ciakar; h) Kelurahan Margabakti; dan i) Kelurahan Setiajaya.
  7. 7.Kecamatan Tamansari, membawahkan : a) Kelurahan Tamansari; b) Kelurahan Mulyasari; c) Kelurahan Mugarsari; d) Kelurahan Tamanjaya; e) Kelurahan Sukahurip; f) Kelurahan Sumelap; g) Kelurahan Setiawargi; dan h) Kelurahan Setiamulya.
  8. 8.Kecamatan Mangkubumi, membawahkan : a) Kelurahan Mangkubumi; b) Kelurahan Cigantang; c) Kelurahan Karikil; d) Kelurahan Cipari; e) Kelurahan Linggajaya; f) Kelurahan Cipawitra; g) Kelurahan Sambongpari; dan h) Kelurahan Sambongjaya.
  9. 9.Kecamatan Bungursari, membawahkan : a) Kelurahan Sukamulya; b) Kelurahan Sukarindik; c) Kelurahan Bungursari; d) Kelurahan Sukajaya; e) Kelurahan Cibunigeulis; f) Kelurahan Bantarsari; dan g) Kelurahan Sukalaksana.
  10. 10.Kecamatan Purbaratu, membawahkan : a) Kelurahan Sukanagara; b) Kelurahan Sukamenak; c) Kelurahan Purbaratu; d) Kelurahan Sukaasih; e) Kelurahan Sukajaya; dan f) Kelurahan Singkup.

BAB VII

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Walikota oleh Walikota.

Pasal 8

(1)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.
(2)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota, difasilitasi oleh salah satu bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi tata usaha/umum.

Pasal 9

(1)Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016