Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
a.Sekretariat Daerah merupakan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Tipe B;
d.Dinas . . .
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan; 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; 6) Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan bidang perindustrian; 8) Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 11) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 12) Dinas . . . 12) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan; 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; 16) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata; 17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas kecil melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal . . .