Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Tipe B;
Pasal I Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 5 dan angka 15 dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
a.Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 47);
b.Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 63) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANKETIGA ATAS PERATURANDAERAHKOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHKOTATEGAL. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATEGAL dan WALIKOTATEGAL Menetapkan
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan bidang perindustrian;
8.Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan;
9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan Tipe A bidang
d.Dinas Daerah, tercliri dari:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dan bidang kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
Pasal ... dan perlindungan anak, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhu bungan;
13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
16.Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
1 7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas kecil melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, <-<7f44 BUDIO PRADIBTO, S.H. Pembina NIP 19700705 199003 1 003 NOREG PERATURANDAERAH KOTA TEGAL, PROVINS!JAWA TENGAH: (1-19/2022) JO HARDI LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 1 ttd Diundangkan di Tegal pada tanggal 16 Februari 2022 SEKRETARISDAERAH KOTA TEGAL, DEDY YON SUPRIYONO ttd WALI KOTA TEGAL, Ditetapkan di Tegal pada tanggal 16 Februari 2022 pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTATEGALNOMOR67 Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengamanatkan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kabupaten/kota guna menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya serta dikecualikan dari ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut maka perlu dilaksanakan penyesuaian bentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyesuaian Perangkat Daerah tersebut dilakukan guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, sehingga Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal perlu disesuaikan. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL