DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal No.5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diubah, Ketentuan Pasal 1diubah, Ketentuan Pasal 3 Huruf f diubah, Ketentuan Pasal 7 Huruf a dihapus dan huruf b diubah, Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c diubah, Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, Judul Bagian Kesatu BAB V diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Pasal 21 dihapus, Ketentuan Bagian Kesatu BAB V ditambahkan 2 Paragraf Baru, yaitu Paragraf 4 dan Paragraf 5 dan diantara pasal 21 dan pasal 22 disisipkan 2 (satu) pasal baru yaitu pasal 21A dan pasal 21B, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, Dalam BAB VI ditambah 1 (satu) Bagian Baru, yaitu Bagian Keempatbelas dan diantara Pasal 41 dan pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 41A, BAB VII Judul diubah, Ketentuan Pasal 43 diubah, Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru Yaitu Pasal 43A, Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b dihapus, Ketentuan Pasal 46 ayat (5) diubah, Ketentuan Pasal 48 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pernyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 324);
7.Undang-Undang . . .
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
11.Peraturan . . .
11.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembarann Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

. . .

Pasal 1

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kota Tegal.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimipin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi
5.Walikota adalah Walikota Tegal.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD aadalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagi unnsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11.Penyelenggara . . .
11.Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
12.Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13.Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
17.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18.Pendatang . . .
18.Pendatang/Tamu adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang berasal dari luar wilayah Daerah, berdiam/menginap di rumah Penduduk untuk suatu kunjungan, bekerja dan lain sebagainya sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi Penduduk Daerah.
19.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
20.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
24.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25.Kepala Keluarga adalah :

a.Orang . . .
a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 26.Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
2. 27.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
3. 28.Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
4. 29.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah Penduduk yang diperuntukkan bagi Penduduk yang akan pindah ke luar negeri.
5. 30.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari luar negeri yang diperuntukkan bagi Penduduk yang baru pulang dari luar negeri.
6. 31.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.
7. 32.Surat Keterangan Penduduk Non Permanen adalah Surat Keterangan Penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimiliknya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
8. 32.Pencatatan . . .
9. 33.Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh instansi pelaksana.
10. 34.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
11. 35.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
12. 36.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
13. 37.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. 38.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
15. 39.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sepasang suami istri.
16. 40.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
17. 41.Kutipan . . .
18. 41.Kutipan akta pencatatan sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari register pencatatan dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status.
19. 42.Kutipan kedua, ketiga dan seterusnya akta pencatatan sipil adalah kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti kutipan akta yang rusak, hilang, dan atau dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
20. 43.Surat Keterangan adalah keterangan yang dibuat Instansi Pelaksana yang berhubungan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. 44.Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
22. 45.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
23. 46.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
24. 47.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
25. 48.Hak . . .
26. 48.Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang di berikan.
27. 49.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
28. 50.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
29. 51.Kelurahan adalah perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
30. 52.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
31. 53.Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir atau bagian akta yang memungkinkan serta pada bagian register oleh pejabat pencatatan sipil.
32. 54.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. 55.Penyidikan . . .
34. 55.Penyidikan Tindak Pidana adalah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. 56.Pelayanan legalisir dokumen Kependudukan adalah Pengesahan fotocopy dokumen kependudukan yang sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang.
36. 2.Ketentuan Pasal 3 Huruf f diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan sebagai berikut:

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f.penyajian data kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
g.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
1. 3.Ketentuan Pasal 7 Huruf a dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

. . .

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Walikota melakukan:

a.dihapus
b.penyajian data kependudukan Daerah yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
1. 4.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan sebutan lainnya sebagai instansi pelaksana.
(2)Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:
1. a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(3)Kewajiban . . .
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

5.Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
(3)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
(4)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan Biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.
(5)Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan Biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

6.Judul Bagian Kesatu BAB V diubah sebagai berikut:
7.Ketentuan . . .
7.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Penerbitan KTP-el bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap meliputi:
1. a.KTP-el baru;
2. b.KTP-el perpanjangan bagi Orang Asing menyesuaikan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
3. c.KTP-el penggantian karena pindah datang, perubahan elemen data, rusak atau hilang.
(2)KTP-el berlaku secara nasional dengan masa berlaku seumur hidup.
(3)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
(4)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

8.Pasal 21 dihapus.
9.Ketentuan Bagian Kesatu BAB V ditambahkan 2 Paragraf Baru, yaitu Paragraf 4 dan Paragraf 5 dan diantara pasal 21 dan pasal 22 disisipkan 2 (satu) pasal baru yaitu pasal 21A dan pasal 21B, sehingga paragraph 4, pasal 21A pasal 21B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

(1)Instansi Pelaksana menerbitkan KIA sebagai identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
(2)Penerbitan . . .
(2)Penerbitan KIA sebagaimana ayat (1) diatas meliputi :
1. a.KIA untuk anak usia kurang dari 5 tahun, dengan masa berlaku sampai dengan anak usia 5 tahun
2. b.KIA untuk anak usia 5 s.d 17 tahun kurang 1 hari, dengan masa berlaku sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KIA akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 20

Pasal 21A

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 20

Pasal 21A

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010