DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang meliputi: Asas-Asas Penyertaan Modal; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan, Bentuk dan Sumber Dana; Besaran Penyertaan Modal; Hak dan Kewajiban; Deviden; Fasilitas dan Koordinasi; Pembinaan, Pengawasan, pengendalian dan Pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kota Tegal sebagai salah satu pemilik saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa . . . SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang . . .
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
7.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Roadmap . . .
10.Roadmap adalah langkah langkah atau tahapan yang diambil untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan dalam hal modal disetor untuk mendukung penerapan ketentuan permodalan.

BAB II

ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

a.asas transparansi
b.asas fungsional
c.asas kepastian hukum
d.asas efisiensi
e.asas akuntabilitas
f.asas kepastian nilai

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada PT Bank Jateng adalah untuk penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan, serta peningkatan persentase saham daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng adalah :

a.memperkuat permodalan PT Bank Jateng sesuai yang ditetapkan RUPS;
b.ekspansi kredit utamanya pada sektor kredit produktif;
c.pengembangan produk dan layanan baru;
d.perluasan jaringan kantor dan layanan;
e.pengadaan investasi aktiva tetap;
f.belanja teknologi; dan
g.memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Penyertaan modal pada PT Bank Jateng dilakukan melalui penempatan modal pada PT Bank Jateng.
(2)Penyertaan modal pada PT Bank Jateng dituangkan dalam bentuk sertifikat Saham PT Bank Jateng.
(3)Penyertaan modal pada PT Bank Jateng bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Besaran Penyertaan Modal didasarkan pada alokasi penyertaan modal sebelumnya dan perkembangan kelayakan pengelolaan keuangan PT Bank Jateng berdasarkan roadmap yang menunjukkan persentase proporsi kontribusi Pemerintah Daerah dari total modal PT Bank Jateng serta disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

(1)Besaran penyertaan modal yang diterimakan pada PT Bank Jateng sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp 46.700.000.000,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus juta rupiah).
(2)Besaran kebutuhan penyertaan modal bulan Juni tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 43.974.000.000,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut :
1. a.Bulan . . .
2. a.Bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp.4.483.000.000,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
3. b.Tahun 2021 sebesar Rp 10.748.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).
4. c.Tahun 2022 sebesar Rp 13.006.000.000,00 (tiga belas milyar enam juta rupiah).
5. d.Tahun 2023 sebesar Rp 15.737.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 8

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT Bank Jateng.
(3)PT Bank Jateng berhak atas penempatan modal sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan berdasarkan RUPS PT Bank Jateng
(4)PT Bank Jateng berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas Penyertaan Modal yang diterima.

BAB VII

DEVIDEN Pasal 10 . . .

Pasal 10

(1)Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah mendapatkan deviden setiap tahunnya yang besarnya ditentukan dalam RUPS PT Bank Jateng.
(2)Deviden yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015