DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Yang Meliputi APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.202.939.750.157,- bertambah sebesar Rp.10.391.287.519,- sehingga menjadi Rp.1.213.331.037.676,-.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrument hukum dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang . . . SALINAN
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Dewan . . .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
8.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
11.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
12.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPASP adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.202.939.750.157,- bertambah sebesar Rp.10.391.287.519,- sehingga menjadi Rp.1.213.331.037.676,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp. 1.202.939.750.157,-
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 10.391.287.519,- Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 1.213.331.037.676,-
1. 2.Belanja . . .
2. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp.1.218.085.045.642,-
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 18.240.742.913,- Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.1.236.325.788.555,-
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 15.145.295.485,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.849.455.394,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 22.994.750.879,-
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp.458.591.275.400,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.650.251.265,- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp.465.241.526.665,-
b.Pendapatan Transfer 1) Semula Rp.744.348.474.757,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.741.036.254,- Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp.748.089.511.011,-

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp.192.511.370.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.011.977.782,-) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.185.499.392.218,-
2. b.Retribusi . . .
3. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp.237.683.979.400,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.684.431.000,- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.239.368.410.400,-
4. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 1) Semula Rp. 23.573.026.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 23.573.026.000,-
5. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 1) Semula Rp. 4.822.900.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.977.798.047,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 16.800.698.047,-
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula Rp.699.290.258.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.895.004.000,-) Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp.693.395.254.000,-
2. b.Transfer Antar Daerah 1) Semula Rp.45.058.216.757,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.636.040.254,- Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp.54.694.257.011,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi 1) Semula Rp. 1.119.933.811.126,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.918.730.628,-) Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp.1.117.015.080.498,-
b.Belanja Modal 1) Semula Rp. 95.151.234.516,- 2) Bertambah/berkurang Rp. 20.659.473.541,- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 115.810.708.057,-
c.Belanja . . .
c.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.500.000.000,-

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp.620.831.107.178,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.(34.394.494.669,-) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.586.436.612.509,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp.464.269.683.248,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 31.325.734.041,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.495.595.417.289,-
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp. 30.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (30.000.000,-) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 0,-
4. d.Belanja Hibah 3) Semula Rp. 26.263.020.700,- 4) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.030.000,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 26.293.050.700,-
5. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 8.540.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 150.000.000,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 8.690.000.000,-
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula Rp. 61.173.172.886,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.495.019.622,- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 64.668.192.508,-
2. b.Belanja . . .
3. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula Rp. 20.721.867.889,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.863.522.441,- Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp. 33.585.390.330,-
4. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 1) Semula Rp. 11.596.611.785,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.547.315.095,- Jumlah Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 13.143.926.880,-
5. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 1.238.243.200,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.795.519.544,- Jumlah Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 4.033.762.744,-
6. e.Belanja Modal Aset Lainnya 1) Semula Rp. 421.338.756,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (41.903.161,-) Jumlah Modal Aset Lainnya setalah perubahan Rp. 379.435.595,-
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu: 1) Semula Rp. 3.000.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.500.000.000,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 15.145.295.485,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.849.455.394,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 22.994.750.879,-
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,- Pasal 8 . . .

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp. 15.145.295.485,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.849.455.394,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 22.994.750.879,-

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tegal ini, terdiri dari:

1.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah; 12.Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran . . . Diundangkan di Tegal pada tanggal 1 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, ttd AGUS DWI SULISTYANTONO LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 3 13.Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain; 14.Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak; 15.Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; 16.Lampiran XVI : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 17.Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023