Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
a.Sekretariat Daerah merupakan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
6.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan bidang perindustrian;
8.Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan;
9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11.Dinas . . .
11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
16.Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3.Badan . . .
Diundangkan di Tegal pada tanggal 5 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, T ttd JOHARDI LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 5-145/2021
3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas kecil melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. Ditetapkan di Tegal pada tanggal 5 Agustus 2021 WALI KOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIO PRADIBTO, S.H. Pembina NIP 19700705 199003 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL I. UMUM Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa saat ini belum terwadahi pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal beserta perubahannya sehingga mempersulit pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi terkait urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilaksanakan penyesuaian perumpunan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan pertimbangan kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan keterkaitan antara penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyesuaian Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 63