DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tegal

regulasi_utama

Ringkasan

1. pembentukan dan susunan perangkat daerah 2. pembentukan unit pelaksana teknis 3. staf ahli 4. kepegawaian

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tegal.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tegal.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tegal.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Tegal.
11.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Dinas Daerah Kota Tegal yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Tegal yang dipimpin oleh Camat.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Tipe A adalah Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang besar.
16.Tipe B adalah Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang sedang.
17.Tipe C adalah Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang kecil.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan peraturan paerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; 6) Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan bidang perindustrian; 8) Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 11) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 12) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan; 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; 16) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata; 17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan. e . . .
e.Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Tegal Timur dengan Tipe B;
2. b.Kecamatan Tegal Barat dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Tegal Selatan dengan Tipe B; dan
4. d.Kecamatan Margadana dengan Tipe A.
(3)Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelurahan ditetapkan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d dapat dibentuk UPTD.
(2)Pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e dapat dibentuk UPTB.
(3)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022