Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal No. 4 Tahun 2016
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 39
Ringkasan
1. pembentukan dan susunan perangkat daerah 2. pembentukan unit pelaksana teknis 3. staf ahli 4. kepegawaian
1. pembentukan dan susunan perangkat daerah 2. pembentukan unit pelaksana teknis 3. staf ahli 4. kepegawaian
Memutuskan . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL.
BAB I
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan:
BAB II . . . BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II
Dengan peraturan paerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; 6) Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan bidang perindustrian; 8) Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 11) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 12) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan; 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; 16) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata; 17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan. e . . .
1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Walikota harus memperhatikan asas:
BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB III
. . .
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru. BAB IV STAF AHLI
BAB IV
BAB V KEPEGAWAIAN
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)