DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Azas, Maksud Dan Tujuan Bab III Bentuk, Penempatan Lokasi, Peletakan Dan Persebaran Pembangunan Menara Bab IV Perizinan Pembangunan Menara Bab V Asuransi Dan Partisipasi Pembangunan Bab VI Jaminan Pembongkaran Menara Bab VII Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bab VIII Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Menara Bab IX Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang . . . . SALINAN [ l
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14.Peraturan . . . .
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
16.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
18.Peraturan Dearah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 19); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah . . . .
2.Pemerintah Daerah adalahWalikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
6.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
7.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
10.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha swasta yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13.Jaringan utama (backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
14.Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena Base Transceiver Station (BTS) untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya .
15.Zona Penempatan Lokasi Menara yang selanjutnya disebut zona menara adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.
16.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17.Izin Operasional Menara Telekomunikasi adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasionalkan Menara Telekomunikasi dalam wilayah Daerah.
18.Base . . . .
18.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (coverage area).

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Menara diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan serta penggunaan menara; dan
b.mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III

BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

Bentuk struktur bangunan menara, dapat berupa:

a.Menara mandiri dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh di atas bangunan atau di atas tanah, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasidengan optimal.
b.Menara teregang merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah atau di atas bangunan.
c.Menara tunggal merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.

Pasal 6

(1)Pembangunan Menara ditempatkan pada zona menara.
(2)Zona . . . .
(2)Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pengendalian pembangunan menara.
(3)Penetapan zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
1. a.menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. b.menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
3. c.menentukan lokasi-lokasi menara;
4. d.menjaga keamanan menara dan masyarakat sekitar;
5. e.memberi kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
6. f.menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
7. g.memudahkan pengawasan dan pengendalian;
8. h.menjamin legalitas menara ;
9. i.memenuhi kebutuhan telekomunikasi seluler secara optimal;
10. j.menghindari wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi (blank spot area);
11. k.mendorong persaingan yang lebih sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
(4)Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

(1)Setiap zona menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6ayat (1) paling banyak ditempatkan 3 (tiga) bangunan menara.
(2)Penyedia Menara hanya boleh membangun 1 (satu) menara dalam 1 (satu) zona.
(3)Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
(4)Pegeseran titik lokasi yang diperbolehkan adalah dalam radius maksimum 300 m (tiga ratus meter) dari titik koordinat yang telah ditentukan.
(5)Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1), tidak berlaku untuk :
1. a.menara yang peruntukannya bukan untuk telekomunikasi seluler,
2. b.menara transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone); dan/atau
3. c.menara telekomunikasi kamuflase.
(6)Pembangunan menara untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
(7)Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara memanfaatkan menara transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) untuk pemasangan antena BTS wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 8

Pembangunan menara harus mendapatkan persetujuan masyarakat di sekitar menara dalam jangkauan radius 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara.

Pasal 9

(1)Pembangunan Menara harus memiliki IMB yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang Penataan Ruang.
(3)Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari :
1. a.Perangkat Daerah yang membidangikomunikasi dan informatika berkaitan dengan zona penempatan lokasi, penggunaan bersama dan ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Setiap Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi dalam rangka pengendalian menara.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
(4)Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
(5)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. a.IMB menara;
2. b.Surat Pernyataan kesanggupan mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara yang dibangun dan dioperasikan;
3. c.Surat . . . .
4. c.Surat pernyataan kesanggupan membongkar Menara apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
5. d.Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara secara bersama;
6. e.Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menghibahkan menara dalam hal menara dibongkar oleh Pemerintah Daerah;
7. f.Surat Jaminan Pembongkaran Menara dari penyedia menara dalam bentuk bank garansi; dan
8. g.Salinan polis asuransi menara.
(6)Izin diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
(7)Izin Operasional Menara Telekomunikasi dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021