DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 24).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman N omenklatur Perangkat Daerah bidang komunikasi dan informatika tidak memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pengawasan menera telekomunikasi, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
c.bahwa untuk mengefektifkan clan menjamin pelaksanaan pengawasan, keamanan, estetika dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi sesuai kaidah tata ruang, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
d.bahwa ...
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang .. .
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 59);
11.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 19);
12.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 24); Dengan ... Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 24), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah dan angka 17 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Telekomunikasi ...
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
6.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
7.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
10.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan U saha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/ atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12.Penyedia . . .
12.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha swasta yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13.Jaringan utama (backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
14.Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena Base Transceiver Station (BTS) untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitamya.
15.Zona Penempatan Lokasi Menara yang selanjutnya disebut zona menara adalah zona penempatan titik- titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.
16.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 1 7. Dihapus.
18.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (coverage area).
2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

( 1) Pembangunan Menara harus memiliki PBG yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemberian ...
(2)Pemberian PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang.
(3)Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari :
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memperhatikan zona penempatan lokasi, penggunaan bersama dan ketinggian menara, disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

3.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pembongkaran menara wajib dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara dalam hal :
1. a.pendirian dan/ atau pembangunan dilakukan tanpa izin; dan
2. b.PBG Menara dicabut.
(2)Pencabutan ... menara
(2)Pencabutan PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
1. a.tidak beroperasi paling singkat selama 1 tahun berturut-turut;
2. b.kondisi menara yang tidak sesuai dan/ atau menimbulkan ancaman ketentuan terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; dan
3. c.pemegang izin dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
(3)Bagi Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perintah pembongkaran belum melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

7.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penggunaan menara bersama antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

( 1) Dihapus.

(2)Penyedia ...
(2)Penyedia Menara Bersarna dan/ atau Pengelola Menara Bersarna berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersarna kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara miliknya.
(3)Biaya penggunaan Menara Bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penyedia Menara Bersama dan/ atau Pengelola Menara Bersarna dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

9.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penyedia menara yang telah memiliki PBG wajib :

a.melakukan pemeriksaan atas bangunan menara secara berkala paling sedikit 1 (tahun) sekali;
b.melaporkan penggunaan menara bersama meliputi kelaikan menara, fasilitas pendukung menara dan jumlah pengguna menara secara berkala setiap tahun;
c.melaporkan dalam hal terjadi perubahan data penggunaan menara;
d.melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
e.melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f.membayar retribusi daerah terkait penyelenggaraan menara;
g.bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
h.membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
1. 10.Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal ... dengan

Pasal 29

( 1) Penyedia dan / atau pengelola menara yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (6), Pasal 7 ayat (7), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian kegiatan operasional menara;
3. c.pencabutan izin sementara;
4. d.pencabutan izin tetap; atau
5. e.pembongkaran bangunan menara.
(3)Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

11.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Penyedia Menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan dan telah membangun menara serta memasang dan mengoperasionalkan sarana telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, izin dinyatakan tetap berlaku.

12.Ketentuan Pasal 32 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 33 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. Ditetapkan di Tegal pada tanggal 30 April 2021 WALi KOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO Diundangkan di Tegal pada tanggal 30 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd JOHARDI LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH : 4-63/2021 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, .±"< Pembina NIP 19700705 199003 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan lnformatika berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berserta perubahannya, daerah tidak diberi kewenangan di bidang Pos dan Telekomunikasi. Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika menjadi urusan pemerintah pusat. Pembinaan dan pengendalian menara telekomunikasi lebih menitikberatkan pada pemanfaatan ruang bukan pada aspek telekomunikasi sedangkan pengawasan menara telekomunikasi menitikberatkan pada aspek konstruksi dan teknis bangunan bukan pada aspek telekomunikasinya, sehingga kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap konstruksi dan rekomendasi izin pendirian menara telekomunikasi lebih tepat dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota Tegal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan serta penggunaan menara dan mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum. Atas dasar pertimbangan dimaksud, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi khususnya terkait kewenangan pembinaan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan ruang dan konstruksi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Angka 8 Cukup Jelas. Angka 9 Cukup Jelas. Angka 10 Cukup Jelas. Angka 11 Cukup Jelas. Angka 12 Cukup Jelas. Angka 13 Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 62 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. Ditetapkan di Tegal pada tanggal 30 April 2021 WALI KOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO Diundangkan di Tegal pada tanggal 30 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd JOHARDI LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH : 4-63/2021 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, -3ki! BUD1O PRADIBTO, S.H. Pembina NIP 19700705 199003 1 003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 12

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 29

Pasal 31

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 12

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 29

Pasal 31

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016