DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Kecamatan Ternate Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan Kecamatan, Batas Wilayah dan Pemerintahan Kecamatan, dan Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Daerah Kabupaten Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ternate Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4338); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indosia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah/Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
15.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
16.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALIKOTA TERNATE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TERNATE BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Ternate sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri unsur pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Ternate.
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Kelurahan adalah sebagai wilayah kerja Lurah dan merupakan Perangkat Daerah Kota Ternate dibawah Kecamatan.
9.Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kota Ternate.
10.Pusat Pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantor kecamatan.
11.batas wilayah kecamatan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan untuk suatu kecamatan dengan kecamatan lain.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Ternate Barat.

Pasal 3

(1)Kecamatan Ternate Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari beberapa Kelurahan, sebagai berikut :

1.Kelurahan Tagafo;
2.Kelurahan Loto;
3.Kelurahan Takome;
4.Kelurahan Sulamadaha;
5.Kelurahan Tobololo;
6.Kelurahan Bula;
7.Kelurahan Kulaba.

(2)Kelurahan-Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya adalah bagian dari Wilayah Kecamatan Pulau Ternate.
(3)Dengan terbentuknya Kecamatan Ternate Barat, maka wilayah Kecamatan Pulau Ternate dikurangi jumlah kelurahan yang sudah tergabung dalam wilayah kecamatan Ternate Barat, maka wilayah kecamatam Pulau Ternate (Kecamatan Induk) terdiri atas wilayah :

1.Kelurahan Jambula;
2.Kelurahan Kastela;
3.Kelurahan Foramadiahi;
4.Kelurahan Rua;
5.Kelurahan Afe Taduma;
6.Kelurahan Dorpedu.

BAB III

BATAS WILAYAH DAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 4

(1)Kecamatan Barat mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dorpedu;
3. c.Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku;
4. d.Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Api Gamalama.
(2)Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Dengan dibentuknya Kecamatan Ternate Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib menetapkan tata ruang Kecamatan Ternate Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Tata Ruang Kecamatan Ternate Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi Maluku Utara dan Wilayah Kota Ternate.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kecamatan Ternate Barat berkedudukan di Kelurahan Sulamadaha

Pasal 7

Kepala Pemerintahan Kecamatan Barat adalah seorang Camat sebagai Kepala Kecamatan yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan induk dan atau Kecamatan yang baru dibentuk, maka barang milik dan atau potensi Kecamatan baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kecamatan yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah kecamatan masing- masing.
(2)Pembiayaan berkenaan dengan Pembentukan Kecamatan Ternate Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

Pasal 9

(1)Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua produk hukum daerah Kota Ternate yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014