Pemerintah Kota Ternate
Pemerintah Kota Ternate mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, berperan krusial dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Sebagai entitas pemerintahan di tingkat kota, lembaga ini menjadi pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia, bertanggung jawab langsung kepada warganya dalam menjalankan fungsi-fungsi negara di tingkat lokal. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Ternate mencakup penetapan regulasi daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, serta implementasi program-program pembangunan di berbagai sektor. Melalui dinas-dinas terkait, pemerintah kota ini mengelola infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Ternate
Pemerintah Kota Ternate mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, memastikan pelayanan publik yang efektif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Kehadirannya sangat signifikan sebagai pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, bertanggung jawab langsung kepada masyarakatnya dalam menjalankan fungsi-fungsi negara di tingkat lokal.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Ternate meliputi aspek regulatori, pelayanan, dan program. Ini mencakup penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta implementasi program pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Intervensi program strategis Pemerintah Kota Ternate berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan pelayanan publik dan tata kelola. Berbagai dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pariwisata berperan dalam mewujudkan program-program ini.
Pemerintah Kota Ternate berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi program yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ini termasuk pencapaian target pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, serta menjaga stabilitas politik lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Warga negara harus berinteraksi dengan Pemerintah Kota Ternate untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, pengurusan perizinan usaha, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan. Warga juga dapat berurusan untuk pembayaran pajak daerah atau menyampaikan pengaduan terkait layanan publik.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal, Pemerintah Kota Ternate memiliki mandat luas yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program. Peran strategisnya tidak hanya terbatas pada lingkup lokal tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, menegaskan pentingnya efektivitas dan akuntabilitas lembaga ini dalam melayani warganya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 79, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan dalam pasal 1 angka 4 (empat) diubah, Ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) diubah,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 03 Tahun 2016
Peraturan daerah ini menagatur tentang : a. ketentuan umum; b. tujuan; c. tata cara pendaftaran dan jenis bidang usaha kepariwisataan; d. bentuk usaha dan permodalan; e. kewajiban pengusaha kepariwisataan; f. pemutakhiran daftar usaha kepariwisataan; g. pembekuan sementara dan pembatalan; h. pelaksanaan,pembinaan, pengawasan dan pengendalian; i. peran serta masyarakat; j. ketentuan penyidikan; k. ketentuan pdana; l. ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari XIII dan 18 Pasal.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengatur Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 02 Tahun 2015
Peraturan daerah ini terdiri dari 8 pasal.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 56) diubah sebagai berikut : 1. Pasal 30 dihapus. 2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2018
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 85) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, dan angka 10, angka 11, dan angka 13 dihapus 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dihapus, serta diantara huruf b, dan huruf c ditambahkan satu huruf 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah 4. Pasal 30 dihapus
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2023
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.