DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kota Layak Anak dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemenuhan Hak Anak; Tahapan Pengembangan; kecamatan layak anak dan keluarahan layak anak; pulau layak anak; forum anak; peran serta masyarakat, dunia usaha dan media; penghargaan; pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengembangan Kota Layak Anak perlu pengaturan tentang Kota Layak Anak di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Ternate.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
7.Hak sipil dan kebebasan adalah hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing.
8.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9.Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak.
10.Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
11.Tim Kerja Kecamatan Layak Anak adalah Tim yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan Kecamatan layak anak.
12.Tim Kerja Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan kelurahan layak anak.
13.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminiasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
14.Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
15.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16.Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhanhidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
18.Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang selanjunya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
19.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
20.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immune Deficiency Syndrome.
21.Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan kemampuan pertahanan dari yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
22.Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi,dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
23.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25.Rencana Strategis Satuan Perangkat Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27.Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
28.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Ternate.
30.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
31.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Coorporate Social Responsibilty yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen perusahan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
32.Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
33.Pulau Layak Anak adalah sebutan lain dari Kecamatan Layak Anak bagi kecamatan-kecamatan di Daerah yang memiliki ciri dan karakteristik kepulauan.
34.Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
35.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:
1. a.non-diskriminasi;
2. b.tata pemerintahan yang baik;
3. c.kepentingan terbaik bagi Anak;
4. d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
5. e.penghargaan terhadap pandangan Anak.
(2)Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, Keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
2. b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hakhak Anak;
3. c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. d.sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB II

TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

Pasal 4

(1)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.mendapatkan akte kelahiran dan kartu identitas anak;
2. b.untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai dengan keinginannya;
3. c.kebebasan berkumpul dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka;
4. d.penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut;
5. e.mendapatkan informasi yang sehat dan aman; dan
6. f.diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun.
(2)Keluarga memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagai berikut:
1. a.mengurus akta kelahiran dan kartu identitas anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
2. b.memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
3. c.mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
4. d.melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak.
(3)Pemerintah Daerah memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran dan kartu identitas anak tanpa dikenakan biaya;
2. b.melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
3. c.menyediakan pusat pengaduan Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
4. d.menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa teknologi, informasi, telekomunikasi dan media informasi lainnya;
5. e.Menyediakan layanan internet gratis pada anak di Kantor Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
2. b.tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
3. c.mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
4. d.mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
5. e.mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
6. f.mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
7. g.tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
(2)Keluarga memenuhi hak atas lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai berikut:
1. a.memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
2. b.mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari HIV, AIDS serta pornografi;
3. c.mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
4. d.memberikan pendidikan keagamaan dan menanam kan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
5. e.memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
6. f.memberikan pendidikan pranikah bagi anak.
(3)Pemerintah Daerah memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan Keluarga sebagai berikut:
1. a.memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
2. b.memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS, ABK dan ABH;
3. c.mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
4. d.berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
5. e.menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah;
6. f.menyediakan fasilitas rumah singgah sebagai wadah pengasuhan anak yang bersifat sementara; dan
7. g.melindungi anak-anak dari perlakuan intimidasi, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;

Pasal 6

(1)Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
1. a.akses layanan publik bagi Anak penyandang disabilitas yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.tidak untuk digugurkan kecuali ada indikasi membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu;
3. c.gizi yang baik sejak dalam kandungan;
4. d.air susu ibu sampai usia dua tahun;
5. e.imunisasi dasar lengkap;
6. f.pelayanan kesehatan bayi baru lahir, balita dan usia sekolah secara berkala;
7. g.lingkungan bebas asap rokok;
8. h.kesediaan air bersih;
9. i.akses jaminan sosial; dan
10. j.perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
(2)Keluarga memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemerintah Daerah memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagai berikut:
1. a.penyediaan puskesmas ramah Anak di setiap kecamatan;
2. b.penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintahan Daerah atau di tempat-tempat pelayanan publik;
3. c.penyelenggaraan dan memfasilitasi sarana dan prasana posyandu di setiap kelurahan;
4. d.penyediaan air bersih;
5. e.penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
6. f.fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan; dan
7. g.melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap layanan kesehatan dasar dan penanganan balita gizi buruk;
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang puskesmas ramah anak sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
1. a.hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
2. b.hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
4. d.hak untuk berekreasi; dan
5. e.hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
(2)Keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
1. a.menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
2. b.berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
3. c.mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
4. d.memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
5. e.meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
(3)Pemerintah Daerah memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
1. a.menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
2. b.menyelenggarakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
3. c.menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
4. d.mewujudkan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
5. e.menjamin dan memberikan kesempatan yang sama bagi Anak Penyandang Disabilitas serta ABK untuk memperoleh layanan pendidikan formal dan non formal, termasuk pendidikan luar biasa dan Pendidikan Inklusif;
6. f.mengoptimalkan pendidikan berbasis keterampilan;
7. g.menyediakan prasarana perjalanan aman lalu lintas seperti zona selamat sekolah, zebra sekolah dan angkutan pelajar serta polisi sekolah;
8. h.memfasilitasi penerimaan peserta didik baru secara adil dan transparan; i.menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga; j.memfasilitasi siswa putus sekolah pada satuan Pendidikan non formal;
9. k.memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga; l.mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana yang telah memiliki keputusan yang tetap;
10. m.mengeluarkan kebijakan dan pengawasan agar penyelenggaraan masa orientasi peserta didik dilaksanakan secara edukatif dan tanpa kekerasan; dan
11. n.mengawasi dan memantau jajanan di lingkungan sekolah yang ramah anak tanpa mengandung bahan kimia dan zat pengawet yang dapat membahayakan kesehatan anak.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 8

(1)Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
1. a.anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh dan tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
2. b.ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
3. c.anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, HIV, AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak;
4. d.anak dalam situasi eksploitasi untuk kepentingan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psiktropika dan zat adiktif lainnya;
5. e.korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah; dan
6. f.Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat.
(2)Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak untuk:
1. a.tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
2. b.dilindungi dari stigma, diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat.
(3)Setiap Keluarga memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Pemerintah Daerah memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagai berikut:
1. a.membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Daerah;
2. b.menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
3. c.memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas, anak terlantar; dan
4. d.menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam.
(5)Tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

(1)Tahapan pengembangan KLA meliputi:
1. a.persiapan;
2. b.perencanaan;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan;
5. e.evaluasi; dan
6. f.pelaporan.
(2)Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 10

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a.peningkatan komitmen;
b.pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c.pengumpulan data dasar.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…