Perda ini berisi pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Ekuitas yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan daerah tercantum dalam lampiran IV.1 Peraturan daerah ini.
Membuka PDF…