Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas :
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusab Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Laporan Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD/Perusahaan Daerah Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laba/Rugi) BUMD/Perusahaan Daerah