DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan daerah. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut: a. Pendapatan Rp. 959.021.302.220,88,- b. Belanja Rp. 997.232.861.242.65,- Surplus/Defisit Rp. 38.211.559.021.77,- c. Pembiayaan : 1. Penerimaan Rp. (42.220.498.989.73,-) 2. Pengeluaran Rp. - Pembiayaan Netto Rp.( 42.220.498.989.73,-) Sisa Lebih Pembiayaan Rp. (4.008.939.967.96,-)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE dan WALI KOTA TERNATE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 959.021.302.220,88,-
b.Belanja Rp. 997.232.861.242.65,- Surplus/Defisit Rp. 38.211.559.021.77,-
c.Pembiayaan :
1. 1.Penerimaan Rp. (42.220.498.989.73,-)
2. 2.Pengeluaran Rp. - Pembiayaan Netto Rp.( 42.220.498.989.73,-) Sisa Lebih Pembiayaan Rp. (4.008.939.967.96,-)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.141.682.614.491.12,- dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.100.703.916.712.00,-
2. 2.Realisasi Rp. 959.021.302.220.88,- Selisih Lebih (Kurang) Rp. (141.682.614.491.12,-)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 145.691.554.459.08,- dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.142.924.415.701,73,-
2. 2.Realisasi Rp. 997.232.861.242.65,- Selisih Lebih Kurang Rp. (145.691.554.459.08,-)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 4.008.939.967.96,- dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/(defisit) Setelah Perubahan Rp.(42.220.498.989.73,-)
2. 2.Realisasi Rp. 38.211.559.021.77,- Selisih Lebih Kurang Rp. 4.008.939.967.96,-
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(-) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. (42.220.498.989.73,-)
2. 2.Realisasi Rp. (42.220.498.989.73,-) Selisih Lebih Kurang Rp. ( - )
e.Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp.0,00
2. 2.Realisasi Rp.0,00 Selisih Lebih (Kurang) Rp.0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.(42.220.498.989.73,-) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Neto Rp. 42.220.498.989.73,-
2. 2.Realisasi Rp.( 42.220.498.989.73,-) Selisih Lebih Kurang Rp.( - )

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a.Saldo Awal SAL Rp.42.220.498.989.73,-
b.SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran Rp.4.008.939.967.96,-
c.Saldo Akhir SAL 2023 Rp. 4.008.939.967.96,-

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 2.863.318.434.437.77,-
b.Jumlah Kewajiban Rp. 66.967.065.384.99,-
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.796.351.369.052.78,-

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut :

a.Pendapatan LO Rp.1.062.083.725.079.23,-
b.Surplus/Defisit Dari Operasi Rp. 73.545.772.635.63,-
c.Defisit Penghapusan Aset Rp. 5.187.124.786.00,-
d.Defisit dari Keg Non Operasional Rp. 2.780.505.382.66,-
e.Surplus/Defisitsebelum Pos Luar Biasa Rp. 65.578.142.466.97,-
f.Beban Luar Biasa Rp. 573.012.600.00,-
g.Surplus/Defisit-LO Rp. 65.005.129.866.97,-

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2023 Rp. 40.892.861.831.52,-
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 112.348.533.739.82,-
c.Arus kas Bersih dari Investasi/ Aset Non Keuangan Rp.(150.560.092.761.59,-)
d.Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp.( 0,-)
e.Arus kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp.(1.017.476.355,00,-)
f.Kas di Bendahara Penerimaan Rp.13.403.125.35,-
g.Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.181.743.664.20,-
h.Kas di FKTP Rp.259.104.80,-
i.Kas di Bendahara BOS Rp.5.530.101.00,-
j.Kas di BLUD Rp.222.066.112.43,-
k.Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2023 Rp.3.090.317.224.30,-

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp. 2.756.514.562.273.37,-
b.Surplus /Defisit-LO Rp. 65.005.129.866.97,-
c.Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0,-
d.Koreksi ekuitas lainnya Rp.( 25.168.323.087.56,-)
e.Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp. 0,-
f.Ekuitas Akhir Rp. 2.796.351.369.052.78,-

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; LampiranI.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusab Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.Lampiran III : Laporan Operasional
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
e.Lampiran V : Laporan Neraca
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi KonstruksiDalam Pengerjaan
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Terdiri atas;
u.Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD/Perusahaan Daerah;
v.Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laba/Rugi) BUMD/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran IV.1 Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…