DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanaman Modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal; Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal; Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Ketenagakerjaan; Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal akan mendorong iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian dengan menjadikan Kota Ternate sebagai daerah yang menarik untuk penanaman modal;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta kemudahan pelayanan kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal perlu pengaturan tentang penanaman modal di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Ternate.
4.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
5.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
6.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMA, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan PMDN.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
11.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Pemerintah Daerah.
14.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Non perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17.Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
18.Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
19.Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industry.
20.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
21.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP Daerah.
22.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
23.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
24.Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan Non Perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
25.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
26.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Administrator KEK, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal.
27.Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
29.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
30.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 2

(1)Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. e.kebersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian; dan
10. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.
(2)Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanaman Modal di Daerah bertujuan :
1. a.menumbuhkan sinergi dan koordinasi pembangunan bidang penanaman modal;
2. b.memberikan kejelasan proses perizinan penanaman modal bagi seluruh pelaku usaha/penanam modal;
3. c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
4. d.menciptakan lapangan kerja;
5. e.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. f.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
7. g.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
8. h.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
9. i.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
10. j.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing Daerah dalam perekonomian daerah, nasional, dan global/internasional; dan
2. b.mempercepat peningkatan dan/atau realisasi penanaman modal.
(2)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tetap memperhatikan dan melindungi kepentingan ekonomi, sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat di Daerah.
(3)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib :
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi PMDN dan PMA dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mendorong dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(4)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)tertuang dalam RUPM Daerah.
(5)RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di Daerah.
(6)Penyusunan RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
(7)Ketentuan mengenai RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal Daerah meliputi :

a.kerjasama Penanaman Modal;
b.promosi Penanaman Modal;
c.pelayanan Penanaman Modal;
d.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
e.pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
f.penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

Pasal 5

(1)Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
1. a.pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau swasta atas dasar prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan;
2. b.negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.perencanaan Penanaman Modal;
2. b.promosi Penanaman Modal;
3. c.pelayanan Penanaman Modal;
4. d.pengembangan Penanaman Modal;
5. e.monitoring dan evaluasi; dan
6. f.kegiatan Penanaman Modal lainnya;
7. g.kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan :
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
2. b.menggali potensi Daerah dan menginformasikan kepada publik melalui media;
3. c.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri;
4. d.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
5. e.kerja sama promosi Penanaman Modal dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
(2)Sasaran promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah untuk meningkatkan minat calon Penanam Modal untuk menanamkan modalnya di Daerah.
(3)Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri oleh DPMPTSP dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga non pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, meliputi:

a.bidang usaha;
b.bentuk badan usaha Penanam Modal;
c.perizinan dan nonperizinan;
d.jangka waktu Penanaman Modal;
e.hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
f.lokasi Penanaman Modal; dan
g.PTSP.

Pasal 8

(1)Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali :
1. a.bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan
2. b.terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan dalam kegiatan Penanaman Modal.
(3)Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
(4)Kriteria dan persyaratan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka diatur dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan.
(2)Pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:
1. a.kesehatan;
2. b.moral;
3. c.sosial budaya;
4. d.ketahanan pangan;
5. e.perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. f.pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
7. g.pengawasan produksi dan distribusi;
8. h.peningkatan kapasitas teknologi;
9. i.partisipasi modal dalam negeri;
10. j.kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah; dan/atau
11. k.kepentingan daerah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)PMDN dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
(2)PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(3)PMDN dan PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
1. a.mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. b.membeli saham; dan
3. c.melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penanam Modal yang berkantor pusat di luar Daerah dapat membuka kantor cabang/kantor perwakilan di Daerah.
(5)Dalam hal Penanam Modal tidak membuka kantor cabang/perwakilan di Daerah, Penanam Modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…