DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kepemudaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab; Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda; Perencanaan Kepemudaan; Pelayanan Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; Pemuda Penyandang Disabilitas; Koordinasi dan Kemitraan; Prasarana dan Sarana; Pendanaan; Pelaporan; dan Penghargaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan di Kota Ternate, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan perlu pengaturan tentang kepemudaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Walikota adalah Walikota Ternate.
4.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
5.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
7.Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
8.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda
12.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
13.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
14.Pengembangan Kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah
15.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan
16.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
17.Pemuda Penyandang Disabilitas adalah Pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18.Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif.
19.Penghargaan adalah pengukuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
20.Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan Kewirausahaan Pemuda guna memperoleh akses permodalan.
21.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

a.ketuhanan yang maha esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

(1)Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
(2)Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan Kepemudaan
(2)Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan Kepemudaan di Daerah.
(3)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 5

(1)Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Walikota
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepemudaan
(3)Walikota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan
2. b.menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup daerah, nasional dan internasional
4. d.mengkoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan
6. f.menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan
8. h.memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
10. j.memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 6

(1)Pemuda berperan aktif sebagai :
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan :
1. a.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
2. b.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum;
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
5. e.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi, akuntabilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi
2. b.sumberdaya ekonomi
3. c.kepedulian terhadap masyarakat
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi
5. e.olahraga, seni, dan budaya
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda
(5)Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah untuk

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum
e.membantu meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat
f.membantu meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional
g.membantu melestarikan budaya Daerah dan nasional
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
i.meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda

Pasal 8

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan program Pembangunan Kepemudaan

Pasal 9

(1)Pemuda yang memiliki potensi atau bakat dibidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah.
(2)Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintahan Daerah.
(3)Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERENCANAAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam :

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait;
d.RAD; dan
e.Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…