DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Diatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota ternate tahun anggaran 2017 semula berjumlah Rp987.474.277.600,- bertambah sejumalah Rp43.888.540.919,- sehingga menjadi Rp1.031.362.818.519,-

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
16.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
17.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 987.474.277.600,- bertambah sejumlah Rp. 43.888.540.919,- sehingga menjadi Rp. 1.031.362.818.519,- dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula .............................................................. Rp.947.475.903.600,-
b.Bertambah ................................................. ....... Rp. 43.888.540.919,- Jumlah Pendapatan setelah perubahan ........ Rp.991.364.444.519,-
1. 2.Belanja
a.Semula .............................................................. Rp. 987.474.277.600,-
b.Bertambah ................................................. ....... Rp. 43.888.540.919,- Jumlah Belanja setelah perubahan ............... Rp. 1.031.362.818.519,- Defisit setelah perubahan ............................. Rp. (39.998.374.000,-)
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan 1) Semula ................................ ..................... Rp.42.998.374.000,- 2) Bertambah .............................................. . Rp. 0,- Jumlah Penerimaan setelah perubahan .... Rp. 42.998.374.000,-
b.Pengeluaran 1) Semula ............................... . …………........ Rp.3.000.000.000,- 2) Bertambah ............................................. .. Rp. 0,- Jumlah Pengeluaran setelah perubahan ... Rp.3.000.000.000,-
c.Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan .. . Rp. 39.998.374.000,-
d.Sisa Lebih/Kurang PembiayaanAnggaran Setelah perubahan (SIK/LPA)…… ....................... Rp.0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula ……………………………………… Rp. 88.249.257.600,- 2) Bertambah …………………………………. Rp. 29.151.070.850,- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 117.400.328.450,-
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula .................................................... Rp. 823.876.646.000,- 2) Berkurang ............................................... Rp. (8.169.860.000,-) Jumlah Perimbangan setelah perubahan . Rp. 815.706.786.000,-
3. c.Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula ................................................... Rp. 35.350.000.000,- 2) Bertambah ............................................... Rp. 22.907.330.069,- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan ............................ Rp. 58.257.330.069,-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula ................................................... Rp. 43.750.000.000,- 2) Bertambah .............................................. Rp. 2.400.000.000,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan . Rp. 46.150.000.000,-
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula ................................................... Rp. 29.780.000.000,- 2) Berkurang .............................................. Rp. (1.572.129.150,-) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 28.207.870.850,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula ................................................... Rp. 2.000.000.000,- 2) Bertambah .............................................. Rp. 200.000.000,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan ......... Rp. 2.200.000.000,-
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula .................................................... Rp. 12.719.257.600,- 2) Bertambah ............................................... Rp. 28.123.200.000,- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan.................... Rp. 40.842.457.600,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil 1) Semula .................................................... Rp. 27.662.832.000,- 2) Bertambah/(berkurang) ........................... Rp. 0,- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 27.662.832.000,-
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula ................................................... Rp. 621.354.106.000,- 2) Berkurang .............................................. Rp. (10.915.194.000,-) Jumlah DAU setelah perubahan .............. Rp. 610.438.912.000,-
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula ................................................... Rp. 174.859.708.000,- 2) Bertambah .............................................. Rp. 2.745.334.000,- Jumlah DAK setelah perubahan ............. Rp. 177.605.042.000,-
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf C, terdiri dari Jenis Pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula ................................................... Rp. 0,- 2) Bertambah .............................................. Rp. 20.000.000.000,- Jumlah Hibah setelah perubahan ........... Rp. 20.000.000.000,-
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 1) Semula ................................................... Rp. 27.850.000.000,- 2) Bertambah .............................................. Rp. 2.907.330.069,- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi setelah perubahan …………. Rp. 30.757.330.069,-
3. c.Dana Penyesuaian 1) Semula …………………………………………. Rp. 7.500.000.000,- 2) Bertambah …………………………………….. Rp. 0,- Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan …………………………………….. Rp. 7.500.000.000,-

Pasal 3

(1)Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula ................................................... Rp. 412.386.450.407,- 2) Bertambah .............................................. Rp. 16.632.095.319,- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan ............................................... Rp. 429.018.545.726,-
2. b.Belanja Langsung 1) Semula ................................................... Rp. 575.087.827.193,- 2) Bertambah .............................................. Rp. 27.256.445.600,- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan ............................................... Rp. 602.344.272.793,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, terdiri dari Jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula ………………………………………….. Rp. 393.672.840.687,- 2) Berkurang ……………………………………… Rp. (9.006.104.681,-) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan ……………………………………… Rp. 384.666.736.006,-
2. b.Belanja Hibah 1) Semula ………………………………………….. Rp. 8.500.000.000,- 2) Bertambah ……………………………………... Rp. 9.851.200.000,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan. Rp. 18.351.200.000,-
3. c.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula ………………………………………….. Rp. 5.400.500.000,- 2) Bertambah ……………………………………... Rp. 13.287.000.000,- Jumlah Belanja Bantua Sosial setelah perubahan ……………………………………… Rp. 18.687.500.000,-
4. d.Belanja Bagi Hasil 1) Semula ………………………………………….. Rp. 0,- 2) Bertambah ……………………………………... Rp. 0,- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan ……………………………………… Rp. 0,-
5. e.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula ………………………………………….. Rp. 813.109.720,- 2) Bertambah ……………………………………... Rp. 0,- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah perubahan …………………………… Rp. 813.109.720,-
6. f.Belanja Tidak Terduga 1) Semula ………………………………………….. Rp. 4.000.000.000,- 2) Bertambah ……………………………………... Rp. 2.500.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan ……………………………………… Rp. 6.500.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, terdiri dari Jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula …………………………………………. Rp. 103.058.292.438,- 2) Berkurang …………………………………….. Rp. (1.912.061.118,-) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan.Rp. 101.146.231.320,-
2. b.Belanja Barang Jasa 1) Semula ………………………………………… Rp. 255.188.008.792,- 2) Bertambah ……………………………………. Rp. 26.371.362.492,- Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan ……………………………………. Rp. 281.559.371.284,-
3. c.Belanja Modal 1) Semula ………………………………………… Rp. 216.841.525.963,- 2) Bertambah ……………………………………. Rp. 2.797.144.226,- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan. Rp. 219.638.670.189,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
1. a.Penerimaan 1) Semula ……………………………………….. Rp. 42.998.374.000,- 2) Bertambah …………………………………... Rp. 0,- Jumlah Penerimaan setelah perubahan. Rp. 42.998.374.000,-
2. b.Pengeluaran 1) Semula ……………………………………….. Rp. 3.000.000.000,- 2) Bertambah …………………………………… Rp. 0,- Jumlah Pengeluaraan setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula ………………………………………. Rp. 0,- 2) Bertambah ………………………………….. Rp. 0,- Jumlah SiLPA setelah perubahan …….. Rp. 0,-
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula ………………………………………. Rp. 42.998.374.000,- 2) Bertambah ………………………………….. Rp. 0,- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah perubahan ………………………… Rp. 42.998.374.000,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 1) Semula ………………………………………. Rp. 3.000.000.000,- 2) Bertambah ………………………………….. Rp. 0,- Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Setelah perubahan ………………………… Rp. 3.000.000.000,-

Pasal 5

(1)Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Kota Ternate terdiri dari:
1. a.pergeseran anggaran antarprogram dalam satu SKPD dan/atau antar SKPD untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
2. b.pergeseran anggaran antarkegiatan dalam 1 (satu) program sepanjang pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate;
3. c.pergeseran anggaran antarjenis belanja dalam satu kegiatan;
4. d.penambahan anggaran belanja sebagai akibat penerimaan dari pemerintah pusat;
5. e.penambahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;
6. f.penambahan anggaran belanja untuk keperluan mendesak yang belum/tidak cukup tersedia anggarannya.
(2)Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
(3)Perubahan rincian sebagaimana dimaksud padal ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate dengan persetujuan DPRD Kota Ternate.
(4)Perubahan sebagimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota Ternate kepada DPRD dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan APBD;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III : Rincian APBD menuruturusanPemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program danKegiatan;
5.Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal;
9.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X : Daftar Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain;
11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. Ditetapkan di Ternate pada tanggal 2 Oktober 2017 Diundangkan di Ternate pada tanggal 2 Oktober 2017 LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 167 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA (12/2017)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…