DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Tahung Anggaran 2017. Diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 155);
12.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 167); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 944.243.999.954,97
b.Belanja Rp. 943.433.566.659,78 Surplus/Defisit Rp. 810.433.395.19
c.Pembiayaan :
1. 1.Penerimaan Rp. (5.190.061.199,77)
2. 2.Pengeluaran Rp. 3.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. .(8.190.061.199,77) Sisa Lebih Pembiayaan Rp. (7.379.627.804,58)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 47.120.444.564,03 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 991.364.444.519,00
2. 2.Realisasi Rp. 944.243.999.954,97 Selisih Lebih (Kurang) Rp. (47.120.444.564,03)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 87.929.251.959,22 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.031.362.818.519,00
2. 2.Realisasi Rp. 943.433.566.659,78 Selisih Lebih Kurang Rp. (87.929.251.959,22)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.40.808.807.395,15 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/(defisit) Setelah Perubahan Rp.(39.998.374.000,00)
2. 2.Realisasi Rp. 810.433.395,19 Selisih Lebih Kurang Rp.40.808.807.395,15
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 48.188.435.199,77 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 42.998.374.000,00
2. 2.Realisasi Rp.(5.190.061.199,77) Selisih Lebih Kurang Rp. 48.188.435.199,77
e.Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaraan Pembiayaan Rp. 3.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 3.000.000.000,00 Selisih Lebih (Kurang) Rp. 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 48.188.435.199,77 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Neto Rp. 39.9998.374.000,00
2. 2.Realisasi Rp. (8.190.061.199,77) Selisih Lebih Kurang Rp. 48.188.435.199,77

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

a.Saldo Awal SAL Rp.(5.190.061.199,77)
b.SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran Rp. (7.379.627.804,58)
c.Saldo Akhir SAL 2017 Rp. (7.379.627.804,58)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 2.295.787.669.991,22
b.Jumlah Kewajiban Rp. 35.518.991.574,99
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.260.268.678.416,23

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.Pendapatan LO Rp. 964.942.982.256,97
b.Beban LO Rp. 791.051.068.292,70
c.Surplus/Defisit Dari Operasi Rp. 173.891.913.964,27
d.Defisit Penghapusan Aset Rp. 1.621.443.174,00
e.Defisit dari keg Non operasional Rp. 1.123.461.190,76
f.Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp. 171.147.009.599,51
g.Beban Luar Biasa Rp. 1.278.274.100,00
h.Surplus/Defisit-LO Rp. 169.868.735.499,51

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2017 Rp. 15.424.644.650,63
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 191.371.176.716,75
c.Arus kas Bersih dari Investasi/ Aset Non Keuangan RP.(191.213.741.138,00)
d.Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (3.000.000.000,00)
e.Arus kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp. 23.473.925.407,55
f.Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00
g.Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 348.261.300,00
h.Kas di FKTP Rp. 1.302.890.770,59
i.Kas Lainnya Rp. 113.227.914,93 j.Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2017 Rp. 23.084.127.549,41

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas yang dimaksud Pasal 1 huruf f untuk yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp. 1.333.241.058.823,15
b.Surplus /Defisit-LO Rp. 169.868.735.499,51
c.Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0,00
d.Koreksi ekuitas lainnya Rp.(757.158.884.093,57)
e.Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp. 0,00
f.EkuitasAkhir Rp. 2.260.268.678.416,23

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut UrusanPemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerahmenurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; LampiranI.4 : Rekapitulasi, realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara. Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahana dan pengurangan aset lainya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan- kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan. Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Neraca;
d.Lampiran IV : Laporan Operasional;
e.Lampiran V : Laporan Arus Kas;
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Lampiran VII : Catatan Atas laporan Keuangan; dan
h.Lampiran VIII : Iktisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan daerah tercantum dalam lampiran IV.1 Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…