DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan fungsi; susunan organisasi; tugas dan fungsi jabatan struktural; tata kerja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7.Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : [

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5.Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate.
7.Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota Ternate;
b.penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota Ternate;
c.penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Ternate;
d.penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Ternate;
e.penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Ternate;
f.pengkoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Ternate;
g.pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kota Ternate;
h.pengkoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
i.pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi kecil;
j.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
k.penetapan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan rumah tangga Dinas;
l.perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;
m.pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Dana Bergulir KUKM (UPTD PDB-KUKM); dan
n.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : [

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat;
c.Bidang Kelembagaan dan Perizinan;
d.Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
e.Bidang Pemberdayaan Koperasi ;
f.Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : [

a.pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan kepegawaian;
d.pelaksanaan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
e.pelaksanaan urusan perencanaan Dinas;
f.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
g.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi : [[

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Perencanaan; dan
c.Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Dinas;
b.pelaksanaan urusan administrasi surat–menyurat dan kearsipan;
c.pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
d.pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas; dan
e.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana, program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…