DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 87) diubah . Diatur tentang Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 108 ayat (2) dan ayat (4) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kelembagaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 87) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(2)Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur , salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(3)Dalam jajaran Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terdapat 1 (satu) orang Direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
(4)Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :
1. a.ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
  1. 2.Ketentuan Pasal 108 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

(1)Tahun buku PT. BPRS disamakan dengan tahun takwim.
(2)Laba bersih PT. BPRS setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS, ditetapkan pembagian sebagai berikut :
1. a.bagian laba untuk pemegang saham sebesar 55%;
2. b.cadangan sebesar 20 %;
3. c.tanggungjawab sosial dan lingkungan sebesar 3 %;
4. d.tantiem sebesar 4 %;
5. e.jasa Produksi sebesar 8 %; dan
6. f.dana Kesejahteraan sebesar 10%.
(3)Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya.
(4)Pembagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat berubah sesuai kebutuhan dan harus ditetapkan dalam Keputusan RUPS. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. Ditetapkan di Ternate pada tanggal 18 Desember 2018 Diundangkan di Ternate pada tanggal 19 Desember 2018 LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 185 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA ( 17 /2018) Pejabat Paraf Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Kabag Hukum & HAM

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…