DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan fungsi dan manfaat; ruang lingkup dan jenis ruang terbuka hijau; Peran serta masyarakat; sanksi administratif; Ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ruang terbuka hijau merupakan bagian dari upaya memulihkan,mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan hijau sebagai paru-paru kota dan upaya kelestarian lingkungan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintahan Daerah dan Masyarakat;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah sebagai otoritas terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasaan Perkotaan;
16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALIKOTA TERNATE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Ternate.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate dan
7.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
8.Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
10.Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
11.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12.Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimilki/dikuasai menurut ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk Ruang terbuka hijau publik antara lain: taman kota, hutan kota, pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sempadan jalan, sungai dan pantai.
13.Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik perorangan/badan usaha. Yang termasuk Ruang terbuka hijau privat antara lain: taman di pekarangan/area persil/bangunan, kebun/lahan pertanian milik masyarakat/badan usaha.
14.Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
15.Jalur Hijau adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, rel kereta api dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
16.Taman adalah bagian dari ruang terbuka hijau dengan segala kelengkapan fasilitasnya (vegetasi, air dan unsur buatan lainnya) yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.
17.Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon- pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
18.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19.Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
20.Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm, ketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecik, Glodokan, Dadap Merah dan sebagainya.
21.Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : Bougenvil/parigata, Teh, Pangkas mas, Palem dan sebagainya.
22.Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : Euphorbia, Lembago Merah, Heliconia dan sebagainya.
23.Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB II

TUJUAN FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah :

a.Mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan ekosistem lingkungan perkotaan;
b.Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah :

a.pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
b.pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
c.tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
d.pengendali tata air;
e.saranan estetika kota.

Pasal 4

Manfaat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah :

a.sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
b.sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
c.sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
d.meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
e.sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
f.memperbaiki iklim mikro; dan
g.meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 5

1.Daerah wajib melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau.
2.Ruang lingkup pengaturan pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi tahapan:

a.perencanaan;
b.penetapan dan pelaksanaan;
c.pemanfaatan dan pemeliharaan;
d.pengendalian dan pengawasan; dan
e.evaluasi.
1. 3.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan tata ruang di daerah.

Pasal 6

1.Pengelolaan ruang terbuka hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
2.Perencanaan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan dan/atau ruang terbuka hijau lainnya di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk perancangan/detail desain.
3.Perencanaan ruang terbuka hijau memuat jenis, pembudidayaan, luas, lokasi, target waktu pelaksanaan, desain teknis dan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan keindahan lingkungan.

Pasal 7

1.Setiap orang atau badan usaha dapat membuat perencanaan dan perancangan ruang terbuka hijau di wilayah/kawasan tertentu untuk kepentingan keserasian dan keindahan lingkungan.
2.Perencanaan dan perancangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

1.Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
2.Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
3.Taman Kota;
4.Taman Rekreasi/wisata;
5.Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
6.Hutan Kota/hutan lindung; Bentang alam seperti gunung, perbukitan, lembah Bentang alam di Kota Ternate yaitu Gunung Gamalama.
7.Kawasan dan jalur hijau jalan raya Kawasan dan jalur hijau jalan raya di Kota Ternate terdapat di hampir semua kelurahan di Kota Ternate kecuali Kelurahan Toboleu dan Tubo.
8.Sempadan jalan dan median jalan Seluruh jalan di kota ternate terdapat sempadan dan median jalan.
9.Sempadan sungai, pantai, situ/rawa;
10.Pemakaman Umum;
11.Kebun Pembibitan;
12.Lapangan terbuka (olah raga, upacara, parkir umum)

Pasal 9

1.Penetapan luas ruang terbuka hijau untuk Kawasan Perkotaan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan luas wilayah perkotaan.
2.Luas ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 % (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat seluas minimal 10 % (sepuluh persen).
3.Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan potensi masing-masing kawasan.
4.Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab masyarakat/ perseorangan/lembaga swasta yang pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan melalui mekanisme perijinan oleh Dinas yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RUANG LINGKUP DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RUANG LINGKUP DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945