DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824) ;
3.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganan tara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2018; DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporanrealisasianggaran;
2. b.laporanperubahansaldoanggaranlebih;
3. c.neraca;
4. d.laporanoperasional;
5. e.laporanaruskas;
6. f.laporanperubahanekuitas; dan
7. g.catatanataslaporankeuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi anggaran tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a,sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp.902.529.838.141,58
b.Belanja Rp.898.312.618.176,08 Surplus/Defisit Rp. 4.217.219.965,50
c.Pembiayaan :
1. 1.Penerimaan Rp. (7.379.627.804,58)
2. 2.Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00 PembiayaanNetto Rp.(12.379.627.804,58) SisaLebihPembiayaan Rp.(8.162.407.839,08)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.87.653.121.458,42 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.AnggaranPendapatan SetelahPerubahan Rp.990.182.959.600,00
2. 2.Realisasi Rp.902.529.838.141,58 Selisih Lebih (Kurang) Rp. (87.653.121.458,42)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.113.490.713.619,92 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp.1.011.803.331.796,00
2. 2.Realisasi Rp. 898.312.618.176,08 SelisihLebihKurang Rp. (113.490.713.619,92)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.25.837.592.161,50 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/(defisit) SetelahPerubahan Rp.(21.620.372.196,00)
2. 2.Realisasi Rp. 4.217.219,965,50 SelisihLebihKurang Rp. 25.837.592.161.50
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(34.000.000.000,58) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.AnggaranPenerimaan Pembiayaan Rp.26.620.372.196,00)
2. 2.Realisasi Rp. (7.379.627.804.58) SelisihLebihKurang Rp.(34.000.000.000,58)
e.Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.AnggaranPengeluaraan Pembiayaan Rp.5.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp.5.000.000.000,00 SelisihLebih(Kurang) Rp.0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.(34.000.000.000,58 ) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.AnggaranPembiayaanNeto Rp. 21.620.372.196,00
2. 2.Realisasi Rp.(12.379.627.804.58) SelisihLebihKurang Rp.(34.000.000.000,58)

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a.Saldo Awal SAL Rp.(7.379.627.804,58)
b.SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran Rp.(8.162.407.839,08)
c.Saldo Akhir SAL 2018 Rp.(8.162.407.839,08)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufc,sampai dengan31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.JumlahAset Rp.2.343.038.469.427,05
b.JumlahKewajiban Rp.26.699.045.662,25
c.JumlahEkuitas Dana Rp.2.316.339.423.764,80

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

a.Pendapatan LO Rp.929.192.477.638,71
b.Beban LO Rp.861.975.987.748,12
c.Surplus/Defisit Dari Operasi Rp.67.216.489.890,59
d.Defisit Penghapusan Aset Rp.210.170.307.000,00
e.Defisit dari Keg Non Operasional Rp.210.170.307.000,00
f.Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp.67.006.319.583,59
g.Beban Luar Biasa Rp.1.996.759.503,97
h.Surplus/Defisit-LO Rp.65.009.560.079,62

Pasal 7

Laporan arus kasse bagaimana dimaksud dalam pasal 1 hurufe,untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2018 Rp.20.639.209.003,09
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp.200.951.873.671,90
c.Arus kas Bersih dari Investasi/ Aset Non Keuangan Rp.(197.173.966.799,14)
d.Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp.(5.000.000.000,00)
e.Arus kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp.(19.411.847.530,36)
f.Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0,00
g.Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.2.084.850,00
h.Kas di FKTP Rp.1.919.568.846,14
i.Kas Lainnya Rp.155.147.072,62
j.Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2018 Rp.2.634.826.413,24 Pasal 8 Laporan Perubahan Ekuitas yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
a.EkuitasAwal Rp.2.260.268.678.416,23
b.Surplus /Defisit-LO Rp.65.009.560.079,62
c.Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0,00
d.Koreksi ekuitas lainnya Rp.(8.938.814.731,05)
e.Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp.0,00
f.Ekuitas Akhir Rp.2.316.339.423.764,80

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g,Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini,yang terdiridari :

a.LampiranI : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut UrusanPemerintahan Daerah dan Organisasi; LampiranI.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,program dan kegiatan; LampiranI.4 : Rekapitulasi, realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara. LampiranI.5 : Daftarpiutangdaerah; Lampiran I.6 : DaftarPenyertaan Modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahana dan pengurangan aset lainya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan- kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Lampiran I.10 : Daftar dan acadangan daerah; dan. Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Lampiran III : Neraca; Lampiran IV : Laporan Operasional; Lampiran V : Laporan Arus Kas; Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; Lampiran VII : Catatan Atas laporan Keuangan; dan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran IV.1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…