DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Prinsip, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Perencanaan dan Rencana Aksi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan peraturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Ternate.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi, Informatika, dan Persandian.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9.Kota Cerdas adalah konsep pengelolaan kota yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi dan peningkatan layanan bagi masyarakat.
10.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
11.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12.Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
15.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
16.Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
17.Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
18.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik (electronic data interchange), pos elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapitidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
22.Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
23.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24.Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nirpenyangkalan informasi.
25.Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda- tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
26.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
27.Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
28.Walidata Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kominfosandi sebagai Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
29.Walidata Pembantu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data sesuai urusan rumpun kewenangannya.
30.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
31.Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
32.Media Penyimpanan (Repository) adalah tempat penyimpanan kumpulan- kumpulan perangkat lunak (software)/aplikasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
33.Peladen (Server) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
34.Laman adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, yang informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
35.Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
36.Subdomain adalah subwilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
37.Protokol Internet (Internet Protocol) yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka.
38.Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dan yang lainnya.
39.Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
40.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
41.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi Pemerintah Daerah.
42.Kode sumber adalah kode-kode kunci pada pangkalan data yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan pangkalan data.
43.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
44.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
45.Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
46.Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SPBE didasarkan pada prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas;
7. g.integrasi;dan
8. h.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumberdaya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar-Proses Bisnis dan antarsistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
(8)Integrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan kedalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
(9)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan.

Pasal 3

(1)Maksud pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
1. a.menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan nonpublik;
3. c.menciptakan sinergi antar-Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
4. d.mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE antar-Perangkat Daerah;
5. e.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan SPBE; dan
6. f.mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan SPBE adalah:

a.terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
b.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
c.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
d.terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efektif, dan efisien.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tata kelola SPBE;
b.manajemen SPBE;
c.audit teknologi informasi dan komunikasi;
d.penyelenggaraan SPBE;
e.percepatan SPBE; dan
f.pemantauan dan evaluasi SPBE;

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan terlaksananya kebijakan, aturan dan rangkaian proses penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur-unsur tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan dan rencana aksi pelaksanaan SPBE;
2. b.arsitektur SPBE;
3. c.peta rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.kebijakan operasional dan proses bisnis;
6. f.data dan informasi;
7. g.infrastruktur SPBE;
8. h.aplikasi SPBE;
9. i.keamanan SPBE; dan
10. j.layanan SPBE;

Pasal 7

(1)Perencanaan SPBE berbentuk Rencana Induk Pengembangan SPBE yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk SPBE Nasional.
(2)Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam menyusun Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dengan memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(4)Rencana Induk Pengembangan SPBE, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
(5)Rencana Induk Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Setiap Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya, menyusun dokumen rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai Rencana Induk Pengembangan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis.
(2)Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. b.kerangka acuan kerja;
3. c.waktu pelaksanaan; dan
4. d.sumber daya yang dibutuhkan.
(3)Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi pelaksanaan SPBE yang dibuat oleh Perangkat Daerah serta melaporkan kepada Walikota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Arsitektur SPBE Nasional.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Pemerintah Daerah dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(4)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah; atau
4. d.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional.
(2)Dalam rangka menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota Ternate dan Peta Rencana SPBE Nasional, Pemerintah Daerah dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
(4)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…