DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ternate

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025-2045;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarakan kententuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional, serta untuk melaksanakan kententuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efesien, dan tepat sasaran perlu ditetapkan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah untuk priode 2025- 2045;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLKH/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelengaraaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
11.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Tenate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALI KOTA TERNATE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ternate
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi jangka panjang Kota Ternate dan Arah Kebijakan, sasaran pokok serta indikator kinerja pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Untuk periode 1 (satu)tahun.
7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di ingginkan pada akhir periode perencanaan.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 merupakan:

a.Penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembagunan daerah Kota Ternate untuk tahun 2025-2045 yang di susun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2024, dan RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032.
b.Dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelengaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kota Ternate bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainya untuk mewujudkan keterpanduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat di Kota Ternate, serta sebagai upaya mendukung pencapayaan RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025- 2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kota Ternate.
(2)Tujuan Penetapan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah untuk;
1. a.mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antara waktu, serta antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perncanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipsasi masyarakat ; dan
5. e.menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sistematika RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 meliputi :

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAB IV : VISI DAN MISI BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 sebagaiamana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksut pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan degan pelaksanaan dan hasil RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045;
2. b.konsistensi antara RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
3. c.konsistensi antara RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045;
4. d.konsistensi antara RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032; dan
5. e.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksut pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pengendalian dan evaluasi terhapap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Pembagunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Ternate.

BAB VI

PERUBAHAN

Pasal 7

(1)Perubahan RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 dapat di lakukan apabila:
1. a.hasil pegendalian dan evaluasin menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang di atur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosisal budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat jangka waktu berlaku Peraturan Daerah ini berakhir, sebelum peraturan daerah tentang RPJPD Kota Ternate Tahun 2045-2065 ditetapkan, maka penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kota Ternate Tahun 2045- 2049 dapat mengacu pada Rancangan RPJPD Kota Ternate Tahun 2045-2065.

BAB VIII

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. Ditetapkan di Ternate pada tanggal 23 September 2024 WALI KOTA TERNATE, ttd M. TAUHID SOLEMAN Diundangkan di Ternate pada tanggal 23 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, ttd RIZAL MARSAOLY LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 232 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR (2/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025-2045 I. UMUM RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Ternate untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan Pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kota Ternate bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas Pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat di Kota Ternate, serta sebagai Upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045. RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan daerah Kota Ternate untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045, dan RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032, Serta RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kota Ternate Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undanf-Undang. Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…