DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKENOMIAN RAKYAT SYARIAH BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekenomian Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALI KOTA TERNATE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKENOMIAN RAKYAT SYARIAH BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan danf atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup ralqyat.
6.Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7.Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perseroan terbatas.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate adalah PT. BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan perubahan Nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 185).
(2)Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berubah Nomenklatur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate.

Pasal 3

(1)Selama proses perubahan nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, maka PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti biasanya.
(2)Proses perubahan nomenklatur Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dibaca dan dimaknai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 87); dan
b.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 185;
c.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 227). dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. Ditetapkan di Ternate pada tanggal 30 Desember 2024 WALI KOTA TERNATE, Ttd M. TAUHID SOLEMAN Diundangkan di Ternate pada tanggal 31 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, Ttd RIZAL MARSAOLY LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 233.I NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR ( /2024). [ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKENOMIAN RAKYAT SYARIAH BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah yang sehingga dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Sebagai salah satu jenis BUMD, maka PT. BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah tidak hanya terhadap akses perkreditan atau pembiayaan namun juga layanan keuangan lain yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Peran penting tersebut menjadikan posisi PT. BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate begitu strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama usaha mikro dan kecil. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan penyesuaian nomenklatur BPR Syariah dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…