DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 42 Tahun 2024

Nomor: 42
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KOTA TERNATE TAHUN 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kota Ternate Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6.Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahunh 2014 Nomor 874);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KOTA TERNATE TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Ternate yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
7.Jasa Pelayanan Kesehatan adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
8.Jasa pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
9.Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BAB II

KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Atas pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, Puskesmas berhak menerima pembayaran dana non kapitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas.

BAB III

ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 4

(1)Pemanfaatan dana non kapitasi oleh Puskesmas dilakukan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja non kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Rencana pendapatan dan belanja non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 5

(1)Rencana belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk:
1. a.pembayaran jasa pelayanan kesehatan
2. b.pembayaran dukungan biaya operasional
(2)Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.
(3)Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, regensia, bahan medis habis pakai dan makan pasien.
(4)Alokasi dana non kapitasi untuk Rencana Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara keseluruhan dana non kapitasi disetor ke kas Daerah dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Sumber pembiayaan dalam rangka pemanfaatan dana non kapitasi dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan berikut perubahannya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate. Ditetapkan di Ternate pada tanggal 31 Desember 2024 WALI KOTA TERNATE, TTD M. TAUHID SOLEMAN Diundangkan di Ternate pada tanggal 31 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, TTD RIZAL MARSAOLY BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 604

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…