DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi sebagai salah satu bentuk penataan sistem pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALI KOTA TERNATE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik lndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko.
9.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16.Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diselanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
17.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
18.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
20.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
21.Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
22.Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
23.Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur daiam peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.
24.Hari adalah Hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c.Pelaporan;
d.Pembinaan dan Pengawasan;
e.pendanaan; dan
f.sanksi administratif

Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

a.tanggung jawab pemerintahan;
b.kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
c.keterbukaan akses informasi;
d.kepastian;
e.berkelanjutan;
f.transparansi;
g.partisipasi; dan
h.akuntabilitas.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Beursaha di Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP.
(2)Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
2. b.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
1. a.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
2. b.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah;
3. c.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi; dan
4. d.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
(3)Skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan besar.
(4)Ketentuan mengenai tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 8

(1)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 9

(1)Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.ketenaganukliran;
6. f.perindustrian;
7. g.perdagangan;
8. h.pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
9. i.transportasi;
10. j.kesehatan, obat dan makanan;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
12. l.pariwisata;
13. m.keagamaan;
14. n.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
15. o.pertahanan dan keamanan; dan
16. p.ketenagakerjaan.
(2)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha.

Pasal 10

(1)Perizinan Berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi pengaturan:
1. a.kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
2. b.persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. c.pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. d.standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
(2)Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diatur dalam Peraturan Walikota.
(4)Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada masing-masing kegiatan sektor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…