DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ternate

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 14 bulan Agustus Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE Dan WALI KOTA TERNATE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9.Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
11.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
15.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.101.982.939.130,00 terdiri atas atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.1.104.982.939.130,00
b.Belanja Daerah Rp.1.101.982.939.130,00 Defisit/Surplus Rp. 3.000.000.000,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 0,00
2. 2.Pengeluaran Rp.3.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. (3.000.000.000,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.104.982.939.130 yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah
b.Pendapatan Transfer
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.141.318.000.000, yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain PAD Yang Sah
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.650.000.000,00
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.718.000.000,00
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00
(5)Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.450.000.000,00

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.957.595.878.000,00, yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 878.595.878.000,00
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.000.000.000,00

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.069.061.130,00 yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat; dan
3. c.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0.
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0.
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.069.061.130,00.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.101.982.939.130,00, yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 979.122.197.731,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Subsidi;
5. e.Belanja Hibah; dan
6. f.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 569.065.923.338,00
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.017.074.393,00
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 .
(5)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 .
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.555.200.000,00
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.484.000.000,00.

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.860.741.399,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.916.042.500,00
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.062.352.033,00
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.212,805.180,00
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.562.618.686,00
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 206.923.000
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.900.000.000,00

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- merupakan Belanja Tidak Terduga.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…