DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang Ketentuan dalam pasal 8 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
c.bahwa dengan adanya jenis dan atau sumber pendapatan baru dalam tempat pelelangan ikan, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
13.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
14.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 79); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALIKOTA TERNATE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 79, diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan frekuensi dan jenis fasilitas dan/atau berdasarkan hasil lelang.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.berdasarkan hasil lelang 3 % (tiga persen) / 1x lelang
2. b.Penggunaan fasilitas lainnya :
  1. 1.es balok Rp.360/ Kg
  2. 2.air Rp.20.000/M 3
  3. 3.Sewa mobil pick-up Rp.75.000/1x pengangkutan
  4. 4.keranjang Rp.50.000/1 ton/hari
  5. 5.cool box Rp.10.000/1 ton/hari
  6. 6.tambat labuh Rp.10.000/1 proses/hari Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. Ditetapkan di Ternate pada tanggal WALIKOTA TERNATE, BURHAN ABDURAHMAN Diundangkan di Ternate pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, M. TAUHID SOLEMAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR (6/2016) Pejabat Paraf Sekretaris Daerah Asisten Tata Praja Kadis. Kel. & Perikanan Kabag. Hukum & HAM

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…