DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah, Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD, Pembahasan dan Penetapan Propemperda, Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Ternate.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kota Ternate.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate.
7.Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, sebagai pengelompokan anggota DPRD dari beberapa Partai yang berbeda.
8.Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ternate.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
13.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
15.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.
16.Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
17.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 2

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(3)Penetapan skala prioritas Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan Daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat Daerah.
(4)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.

Pasal 3

(1)Walikota menugaskan pimpinan Perangkat Daerah menyiapkan usulan rancangan Perda sebagai bahan penyusunan Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Usulan rancangan Perda yang disiapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat judul dan materi pokok yang diatur berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Pengusulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 4

(1)Dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Bagian Hukum melaksanakan rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penetapan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah.
(3)Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berhalangan, dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.
(4)Selain diikuti oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(5)Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan.
(6)Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam hal Walikota memandang perlu untuk mendapatkan tambahan penjelasan dan/atau memberikan arahan terhadap hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota dapat menugaskan Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan Propemperda dengan Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa/pengusul.

Pasal 6

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Penetapan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat sebelum penyusunan RKPD.
(3)Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 7

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Daftar rancangan Perda sebagai bahan penyusunan Propemperda DPRD dapat diusulkan oleh Anggota, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda.
(3)Usulan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.
(4)Bapemperda dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta masukan dari perguruan tinggi, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
(5)Dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda melaksanakan rapat Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penetapan Propemperda di lingkungan DPRD.
(6)Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Propemperda bersama Pemerintah Daerah.
(7)Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain dilaporkan kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga disampaikan kepada pemrakarsa/pengusul.

Pasal 8

(1)Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(2)Penetapan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat sebelum penyusunan RKPD.

BAB III

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PROPEMPERDA

Pasal 9

(1)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dibahas bersama antara Walikota dan DPRD.
(2)Pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(3)Walikota dapat menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk melakukan pembahasan Propemperda bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Propemperda yang dibahas bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), memuat daftar rancangan Perda yang dituangkan dalam matriks Propemperda.
(2)Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana pembentukan Perda yang disusun berdasarkan skala prioritas, materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang terdiri dari:
1. a.nama rancangan Perda;
2. b.dasar hukum pembentukan rancangan Perda;
3. c.latar belakang;
4. d.sasaran/tujuan yang akan diwujudkan;
5. e.pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
6. f.jangkauan dan arah pengaturan; dan
7. g.keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi lainnya.
(4)Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 11

Pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat disepakati untuk memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a.akibat putusan Mahkamah Agung;
b.APBD; dan
c.penataan kecamatan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…