DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan No. 05 Tahun 2016

Nomor: 05
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. pemilihan kepala desa; c. kampanye; d. pemungutan dan penghitungan suara; e. pengesahan dan penetapan; f. pelanggaran dan sanksi; g. kepala desa, perangkat desa dan pegawai negeri sipil sebagai calon kepala desa; h. pembiayaan; i. mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa; j. pemberhentian kepala desa; k. ketentuan peralihan; l. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XII Bab dan 73 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19.Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2021.

Pasal 4

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 5

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Walikota melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 6

(1)untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pemilihan Kepala Desa, Walikota membentuk :
1. a.panitia pemilihan tingkat Daerah.
2. b.tim pengawas tingkat kecamatan.
3. c.tim pengamanan pemilihan Kepala Desa.
(2)panitia pemilihan tingkat kota sebagaimana dimaksud pada huruf a beranggotakan unsur SKPD terkait.
(3)Tim pengawas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari 5 (lima) orang anggota berasal dari keterwakilan unsur kecamatan, Polsek dan Koramil.
(4)Tim pengamanan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari Hansip, unsur Kepolisian dan TNI.

Pasal 7

Panitia pemilihan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf a mempunyai tugas dan wewenang :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Tim pengawas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang :

a.Melakukan pengawasan dan menangani serta menyelesaikan pengaduan terkait dengan proses pelaksanan pemilihan Kepala Desa;
b.Menindaklanjuti temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan ke panitia pemilihan tingkat Daerah; dan
c.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada panitia pemilihan tingkat Daerah.

Pasal 9

Panitia pengamanan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan wewenang :

a.Melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa; dan
b.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Pasal 10

Panitia pengawas berwewenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaaan terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Sekretariat panitia pemilihan tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…