Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengemban mandat utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, memastikan pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh warganya. Lembaga ini memiliki signifikansi krusial dalam melindungi, melayani, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Tidore Kepulauan. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meliputi regulasi melalui birokrasi ber-AHLAK, pelayanan publik seperti perizinan dan pengaduan, serta program pembangunan infrastruktur wilayah dan kegiatan partisipatif. Pemerintah daerah ini juga menyediakan akses layanan digital seperti JDIH dan SIRUP untuk transparansi dan kemudahan akses informasi.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengemban mandat utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini sangat krusial dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh warganya, serta melindungi dan melayani masyarakat secara menyeluruh.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam regulasi, pemerintah bertanggung jawab mengembangkan birokrasi ber-AHLAK, sementara layanan publik mencakup perizinan, pengaduan, dan informasi melalui JDIH serta SIRUP. Program pembangunan fokus pada pemajuan infrastruktur wilayah dan kegiatan partisipatif seperti Festival Sorame Gam.
Intervensi program strategis pemerintah daerah ini meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan dan pelayanan, serta pemajuan infrastruktur wilayah. Selain itu, pengembangan birokrasi ber-AHLAK dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti ajakan Wawali kepada SKA Yogyakarta, menjadi prioritas. Penyelenggaraan acara budaya dan olahraga seperti Festival Sorame Gam juga bertujuan mempererat silaturahmi dan mempromosikan potensi daerah.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan turut berkontribusi pada isu nasional melalui partisipasinya dalam program pemerintah pusat. Contohnya adalah keikutsertaan Wawali dan Forkopimda dalam peresmian 1.061 titik KDKMP oleh Presiden RI secara daring. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung upaya nasional untuk mempermudah investasi dan perizinan, serta sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk berbagai keperluan, seperti layanan publik, perizinan, dan pengaduan. Mereka juga dapat mengakses informasi hukum melalui JDIH atau informasi pengadaan barang/jasa melalui SIRUP. Partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah, seperti festival atau turnamen, juga menjadi bagian dari interaksi ini.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah lembaga vital yang mengemban mandat mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan visi menciptakan Tidore Kepulauan yang aman, nyaman, dan ramah, serta misi melindungi, melayani, dan memajukan infrastruktur, pemerintah daerah ini berkomitmen penuh pada pembangunan lokal dan kontribusi nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 629,084,333,400,00 mengalami penambahan sebesar Rp.65,203,028,052,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 694,287,361,452,00.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asa, Tujuan dan Manfaat, Pemberian IMB, Pelaksanaan Pembangunan, Penertiban, Pembongkaran, Pengawsan dan Pengendalian, Sosialisasi, Pelaporan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Pidana, Ketentuan Peralihan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan No. 01 Tahun 2014
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas dan tujuan; c. prinsip penyelenggaraan badan publik; d. hak dan kewajiban penyelenggara badan publik; e. hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik; f. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; g. informasi yang dikecualiakan; h. mekanisme mendapatkan informasi; i. komisi informasi; j. keberatan dan penyelesaian sengketa; k. ketentuan pidana; l. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XII Bab dan 27 Pasal.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota, dan ketentuan lain-lain.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan daerah ini diatur tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2017, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi, Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.778.911.611.895,- mengalami penambahan sebesar Rp.11.435.050.060,- Sehingga setelah perubahan menjadi Rp.790.346.661.955,dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp. 756.574.313.410 b. Bertambah / (berkurang) Rp. 31.928.388.000 Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 788.502.701.410 2. Belanja Daerah a. Semula Rp. 778.911.611.895 b. Bertambah / (berkurang) Rp. 11.435.050.060 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 790.346.661.955 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (1.843.960.545) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Pembiayaan 1. Semula Rp. 30.837.298.485 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (20.493.337.940) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.343.960.545 b. Pengeluaran Pembiayaan 1. Semula Rp. 8.500.000.000 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 8.500.000.000 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 1.843.960.545 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0.00
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Tidore Kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup, Kewajiban Kearsipan, Penyusutan Arsip, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain.