DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas dan Tujuan, Prinsip Penyelenggaraan Badan Publik, Hak dan Kewajiban Penyelenggara Badan Publik, Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, Informasi yang Dikecualikan, Mekanisme Mendapatkan Informasi, Komisi Informasi, Keberatan dan Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan efektif, diperlukan partisipasi langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan guna percepatan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan;
c.bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6.Prosedur adalah Urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.
7.Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan Pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN, Unit Vertikal Organisasi, Vertikal lainnya, Asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Kota Tidore Kepulauan.
8.Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan sesuatu keputusan, rekomendasi atau kebijakan.
9.Keterbukaan adalah sikap mental, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberi informasi dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain. 10.Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi.
11.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 12.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan daerah dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 13.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 14.Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 15.Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang bersengketa melalui bantuan mediator Komisi Informasi. 16.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. 17.Penyelenggara Badan Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 18.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. 19.Masyarakat adalah orang perseorangan dan kelompok orang yang bersifat sosiologis, fungsional serta Badan Hukum atau Badan Publik yang ada dan berdomisili di Kota Tidore Kepulauan yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 20.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik yang ada dan berdomisili di Kota Tidore Kepulauan yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 21.Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap orang, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat. 22.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 23.Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 24.Kebijakan Daerah adalah ketentuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD. 25.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2)Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3)Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4)Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk :

a.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan daerah, program kebijakan daerah, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan daerah;
c.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e.mengetahui alasan kebijakan daerah yang mempengaruhi hajat hidup Orang banyak;
f.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Badan Publik dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan dan akuntabel.
(2)Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek informasi.
(3)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Badan Publik.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA BADAN PUBLIK

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara Badan Publik berkewajiban menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1).
(2)Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menyebarluaskan informasi melalui media cetak, media eletronik dan media lainnya secara aktif, pasif maupun serta merta.
(3)Penyebarluasan informasi yang bersifat aktif, pasif, dan serta merta sebagimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan secara intensif kepada masyarakat.
(4)Penyebarluasan informasi yang bersifat serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan segera tanpa penundaan.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggara Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggara Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyelenggara Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4)Penyelenggara Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
(5)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6)Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Penyelenggara Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban penyelenggara Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 9

(1)Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.
(2)Setiap orang berhak:
1. a.melihat dan mengetahui informasi publik;
2. b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dalam memperoleh informasi publik;
3. c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau
4. d.menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik.
(3)Setiap orang berhak berpartisipasi dalam penyusunan dan perumusan :
1. a.Dokumen Rencana Pembangunan Daerah jangka Panjang, Menengah dan Tahunan;
2. b.Tata ruang wilayah dan revisi tata ruang wilayah;
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perumusan kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum pemangku kepentingan Kota Tidore Kepulauan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pihak lain.
(5)Forum pemangku kepentingan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis, dan disertai alasan permintaan informasi publik.
(2)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…