DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri dengan menetapkan batasan istilah yang diatur dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Pembentukan dan Status, Nama dan Kedudukan, Bidang Usaha, Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah, Pengelolaan, Tugas dan Wewenang Direksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Kepegawaian, Pengawas dan Pembina, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Tanggung Jawab dan Tuntutan, Tahun Buku Anggaran Perusahaan Umum Daerah, Laporan Penghitungan Hasil Usaha Berkala Kegiatan Perusahaan Umum Daerah dan Laporan Perhitungan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba, dan Pembubaran dan Perubahan Status Perusahaan Umum Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahan Umum Daerah Aman Mandiri; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4.Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tidore Kepulauan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah Kota Tidore Kepulauan dan tidak terbagi atas saham.
5.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
6.DewanPengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
7.Pengelolaan adalah segala usaha atau tindakan dalam mengurus Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang meliputi tahapan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha, hingga pertanggungjawaban usaha
8.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
9.Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum yang sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
10.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pimpinan sementara yang bertindak atas nama Direksi.
11.Tahun Buku adalah Tahun takwim/Tahun berjalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Umum Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
(2)Perusahaan Umum Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum.
(2)Badan usaha milik daerah yang dibentuk berstatus sebagai Perusahaan Umum Daerah.
(3)Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB IV

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Perusahaan Umum Daerah ini bernama Aman Mandiri.
(2)Perusahaan Umum Daerah berkedudukan di Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 5

(1)Perusahaan Umum Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.
(2)Apabila dianggap perlu Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk cabang di dalam Daerah maupun di luar Daerah.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Perusahaan Umum Daerah bergerak dalam bidang usaha:
1. a.jasa;
2. b.pertanian;
3. c.kehutanan;
4. d.pertambangan dan energi;
5. e.kelautan dan perikanan;
6. f.parawisata;
7. g.properti;
8. h.perdagangan dan industry.
(2)Pelaksanaan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB VI

MODAL DASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 7

(1)Modal dasar Perusahaan Umum Daerah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
(2)Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 8

(1)Pengelolaan terhadap Perusahaan Umum Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.
(2)Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainya sebagai Direktur Umum dan Direktur Jasa dan Produksi.
(3)Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala Bagian.
(4)Tangung Jawab fungsional Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Walikota Tidore Kepulauan.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Direktur.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pedoman, tata tertib dan tata cara kerja Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh Direksi.
(2)Direksi dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Walikota.

Pasal 10

Direksi dalam mengelola Perusahan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a.memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah;
b.menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c.melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
d.membina pegawai;
e.mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
f.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g.mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan; dan
h.menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 11

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.mengangkat dan memberhentikan pegawai;
b.mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
c.menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
d.menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…