DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan menetapkan batasan istilah yang ditetapkan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan, perizinan, penjualan minuman beralkohol, label edar minuman beralkohol, pelaporan, pengendalian dan pengawasan, peran serta masyarakat, larangan, sanksi administratif, penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang dinamis serta dalam rangka menjaga kearifan lokal, sehingga Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol sudah tidak dapat mengakomodir peredaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Walikota Tidore Kepulauan dapat

Menetapkan

menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol yang berada diwilayahnya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264 );
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. 5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. 6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. 9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. 10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
13. 14.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
14. 15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4.Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu seperti cap tikus, sopi, balo, tuak atau dengan nama lainnya.
7.Minuman Beralkohol Tradisional khusus adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan ritual adat yaitu minuman dengan nama lahang atau saguer.
8.Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan berbahaya lainnya.
9.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan.
11.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, dan penjual langsung untuk diminum di tempat.
12.Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi di Hotel dan Bar.
13.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
15.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
16.Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum lansung di Hotel dan Bar.
17.Hotel dan Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
18.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol di Hotel dan Bar.
19.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
20.Penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.klasifikasi minuman beralkohol;
c.perizinan;
d.penjualan minuman beralkohol;
e.pelaporan;
f.pengendalian dan pengawasan;
g.larangan; dan
h.sanksi.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang :

a.menerbitkan SIUP-MB bagi penjual langsung;
b.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
c.melakukan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol; dan
d.melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat, penelitian atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.

Pasal 5

(1)Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
(2)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(3)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
(4)Ketentuan mengenai jenis minuman beralkohol berdasarkan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Minuman beralkohol yang berasal dari dalam negeri dan impor adalah minuman beralkohol yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
(2)SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A.

Pasal 8

SIUP-MB untuk penjual langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 9

(1)SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
(2)Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada pejabat penerbit izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada pejabat penerbit izin.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…