DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Azaz, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Usaha Jasa Konstruksi, Wewenang Pemberian IUJK, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha Orang Perseroan, Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK, Hak dan Kewajiban, Laporan, Pengawasan dan Pemberdayaan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perizinan berfungsi sebagai instrument pemerintahan dalam pengawasan, pengendalian, dan perlindungan dalam kegiatan usaha yang berdampak pada kepentingan umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmaheara Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembina Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
16.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 694). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Selanjutnya Disebut (DPRD) Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum.
6.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa kontruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi,layanan jasa pelaksanaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8.Badan Usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
9.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
10.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11.Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang–perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12.Pelaksanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
14.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15.Sertifikat adalah Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha jasa konstruksi baik berbentuk orang perseorangan atau badan usaha dan tanda bukti pengakuan atau kompetensi serta kemampuan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi;
16.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan;
17.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha;
18.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
19.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

Azas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1)Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran, keadilan, manfaat, kemandirian, keterbukaan serta kemitraan demi kepentingan masyarakat Bangsa dan Negara.
(2)Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
(3)Tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang Jasa Konstruksi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang pemberian IUJK, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB IV

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1)Pengusaha jasa konstruksi terdiri dari:
1. a.Jenis usaha;
2. b.Bentuk usaha;dan
3. c.Bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 5

(1)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(2)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
1. a.Bidang usaha perencanaan;
2. b.Bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.Bidang usaha pengawasan.

Pasal 6

(1)Bidang usaha perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis yang memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
(2)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu dalam memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
(3)Bidang pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis dalam memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

BAB V

WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 7

(1)IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada Badan usaha atau orang perseorangan yang berdomisili di Kota Tidore Kepulauan.
(2)Walikota dapat menunjuk perangkat daerah terkait untuk memberikan IUJK.
(3)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Unit Kerja yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 8

Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin secara lengkap dan sah.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 9

(1)Badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK
(2)Badan usaha atau orang perseorangan yang memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang ditunjuk.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Permohonan izin baru;
2. b.Perpanjangan izin;
3. c.Perubahan data; dan/atau
4. d.Penutupan izin.

Pasal 10

(1)Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.Mengisi Formulir Permohonan;
2. b.Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
3. c.Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. d.Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT- BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
5. e.Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
(2)Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.Mengisi Formulir Permohonan;
2. b.Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
3. c.Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SK) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. d.Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
5. e.Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
(3)Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlaku.
(4)Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat
(3)huruf c meliputi :
1. a.Mengisi Formulir Permohonan;
2. b.Menunjukan Akta dan Akta perubahan BUJK; dan
3. c.Menyerahkan rekaman:
  1. 1.Akta Perubahan BUJK;
  2. 2.Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
  3. 3.Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
(5)Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d meliputi:
1. a.Mengisi Formulir Permohonan;
2. b.Menyerahkan IUJK yang asli; dan
3. c.Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…