DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan; ' t

a.bahwa dalam rangka perluasan obyek retribusi daerah salah satunya melalui Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, maka penmjauan tarif retribusi perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; Menimbang WALIKOTATIDORE KEPULAUAN, PERUBAHANATASPERATURANDAERAH KOTATIDORE KEPULAUANNOMOR 3 TAHUN2013 TENTANGRETRIBUSI PASARGROSIR DAN/ ATAUPERTOKOAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PERATURANDAERAHKOTATIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2020 WALIKOTATIDOREKEPULAUAN PROVINS! MALUKUUTARA '.
1. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 /2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 197);
11. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
12. 17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER / 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
13. 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07 /2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
15. 14.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
16. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. 13.Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
19. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
20. 3.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
21. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
22. 1.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

1.Ketentuan pada Pasal 1 diantara angka 14 dan angka 15 ditambah satu angka yaitu angka l 4a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 138) diubah sebagai berikut : Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KOTATIDORE KEPULAUANNOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAUPERTOKOAN. Menetapkan I MEMUTUSKAN: WALIKOTATIDORE KEPULAUAN Dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KOTATIDORE KEPULAUAN Dengan Persetujuan Bersama
22.Peraturan Daerah Kot.a Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); I
17.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran at.au penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan bat.as waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah. 14a. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan selanjutnya ctisebut retribusi adalah retribusi Daerah sebagai pembayaran at.as penggunaan at.au pemanfaatan Pasar Grosir dan/ a tau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12.Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usa.ha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan / atau bentuk Badan Usaha lainnya.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecildan Menengah Kota Tidore Kepulauan.
8.Pejabat adalah Pegawai yang ctiberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6.Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tidore Kepulauan. ( 1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

3.Ketentuan pada Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

2.Ketentuan pad.a Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai beri.kut :
24.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
22.Pemeri.ksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
21.Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPfRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi.
20.Surat 1'agihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. -------- ·--

(2)Jenis fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
1. a.Ruko;
2. b.Toko / Kios Permanen.
(1)Struktur besaran tarif penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan digolongkan berdasarkan :
1. a.jenis fasilitas;
2. b.angka indeks zonasi tempat usaha;
3. c.jangka waktu pemakaian.

Pasal 6

6.Ketentuan pada Pasal 6 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

5.Ketentuan pada Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang -undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.
(1)Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

4.Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

(2)Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan, diroi1iki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, Koperasi dan pihak Swasta. --- --- --
(1)Besa.ran Tarif Dasar Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6A

7.Ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu} Pasal yaitu Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4)Cara menghitung besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan formula : BR = LLBx JW x AIZx TR Keterangan : BR = Besa.ran Retribusi LLB = Luas Lantai Bangunan (Meter Persegi} JW = Jangka Waktu Pemakaian AIZ = Anglea Indeks Zonasi TDR = Tarif Dasar Retribusi • Berada di area pasar mingguan; • Berada di area pasar harian dan mingguan; • Berada di lantai dasar area pertokoan pada bagian dalam yang kurang terlihat konsumen; • Berada di lantai 2 area pertokoan pada bagian belakang deretan pertokoan yang menghadap ke depan. 0,70 0,80 0,90 • Berada di area pasar harian; • Berada di lantai dasar area pertokoan, pada bagian belakang deretan pertokoan yang menghadap ke depan; • Berada di lantai 2 area pertokoan pada bagian depan deretan pertokoan yang mudah dilihat dan cukup mudah diakses. 1,00 • Berada di area pasar harian; • Berada di lantai dasar area pertokoan; • Berada pada bagian depan deretan pertokoan yang mudah dilihat dan diakses INDEKS INDIKATORWK.AS!USAHA Tidak Stratezis Kurang Strategis Cukup Strategis Strategis LETAK TEMPAT USAHA D c B A ZONA
(3)Angka lndeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasi berdasarkan zonasi sebagai berikut: Ditetapkan di Tidore pada tanggal 6 JULI 2020 VwALIKOTA TIDOREKEPULAUAN,/_ Agar seti.ap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan. Pasal II Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai jangka waktu penggunaan fasilitas Ruko dan Toko/Kios kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 12

12.Ketentuan pada Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diti.njau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks zonasi dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

10.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
11.Ketentuan pada Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
8.Ketentuan Pasal 8 dihapus.
9.Ketentuan pada Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINS! MALUKU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 211 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTATI:7PULAUAN, JNIELAKE Diundangkan di Tidore pada tanggal 6 JULI 2020 - ------------ ---- Sejalan dengan perkembangan ekonomi Kota Tidore Kepulauan saat ini dan memperhatikan tarif retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya di Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sangat rendah dibandingkan dengan tarif retribusi yang ditetapkan Kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara, maka perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi yang berlaku saat ini dan memperluas obyek retribusi daerah. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan yang didasarkan pada prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkat beban kemampuan omset usaha, jenis usaha, letak dan tingkat keramaian pasar, sehingga tarif retribusi perlu ditetapkan melalui indeks harga. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah d.an Retribusi Daerah serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan terhadap pelayanan penggunaan fasilitas pasar grosir d.an pertokoan yang clisediakan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur tentang Sumber pembiayaan pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan yang d.apat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. I. UMUM Perkembangan pembangunan Kota Tidore Kepulauan saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besamya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepad.a masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan / perbaikan I peningkatan sarana pasar grosir dan pertokoan yang memenuhi persyaratan pemberian pelayanan kepada masyarakat. RETRIBUSIPASARGROSIR DAN/ATAUPERTOKOAN TENTANG PERATURANDAERAHKOTATIDOREKEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN2020 ATAS PENJELASAN TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTATIDORE KEPULAUANTAHUN2020 NOMOR 159 Cukup Jelas Pasal II

Pasal 12

Cukup Jelas Pasa.111 Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan; ' t

a.bahwa dalam rangka perluasan obyek retribusi daerah salah satunya melalui Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, maka penmjauan tarif retribusi perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; Menimbang WALIKOTATIDORE KEPULAUAN, PERUBAHANATASPERATURANDAERAH KOTATIDORE KEPULAUANNOMOR 3 TAHUN2013 TENTANGRETRIBUSI PASARGROSIR DAN/ ATAUPERTOKOAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PERATURANDAERAHKOTATIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2020 WALIKOTATIDOREKEPULAUAN PROVINS! MALUKUUTARA '.
1. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 /2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 197);
11. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
12. 17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER / 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
13. 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07 /2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
15. 14.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
16. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. 13.Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
19. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
20. 3.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
21. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
22. 1.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

1.Ketentuan pada Pasal 1 diantara angka 14 dan angka 15 ditambah satu angka yaitu angka l 4a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 138) diubah sebagai berikut : Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KOTATIDORE KEPULAUANNOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAUPERTOKOAN. Menetapkan I MEMUTUSKAN: WALIKOTATIDORE KEPULAUAN Dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KOTATIDORE KEPULAUAN Dengan Persetujuan Bersama
22.Peraturan Daerah Kot.a Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); I
17.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran at.au penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan bat.as waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah. 14a. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan selanjutnya ctisebut retribusi adalah retribusi Daerah sebagai pembayaran at.as penggunaan at.au pemanfaatan Pasar Grosir dan/ a tau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12.Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usa.ha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan / atau bentuk Badan Usaha lainnya.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecildan Menengah Kota Tidore Kepulauan.
8.Pejabat adalah Pegawai yang ctiberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6.Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tidore Kepulauan. ( 1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

3.Ketentuan pada Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

2.Ketentuan pad.a Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai beri.kut :
24.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
22.Pemeri.ksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
21.Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPfRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi.
20.Surat 1'agihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. -------- ·--

(2)Jenis fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
1. a.Ruko;
2. b.Toko / Kios Permanen.
(1)Struktur besaran tarif penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan digolongkan berdasarkan :
1. a.jenis fasilitas;
2. b.angka indeks zonasi tempat usaha;
3. c.jangka waktu pemakaian.

Pasal 6

6.Ketentuan pada Pasal 6 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

5.Ketentuan pada Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang -undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.
(1)Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

4.Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

(2)Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan, diroi1iki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, Koperasi dan pihak Swasta. --- --- --
(1)Besa.ran Tarif Dasar Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6A

7.Ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu} Pasal yaitu Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4)Cara menghitung besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan formula : BR = LLBx JW x AIZx TR Keterangan : BR = Besa.ran Retribusi LLB = Luas Lantai Bangunan (Meter Persegi} JW = Jangka Waktu Pemakaian AIZ = Anglea Indeks Zonasi TDR = Tarif Dasar Retribusi • Berada di area pasar mingguan; • Berada di area pasar harian dan mingguan; • Berada di lantai dasar area pertokoan pada bagian dalam yang kurang terlihat konsumen; • Berada di lantai 2 area pertokoan pada bagian belakang deretan pertokoan yang menghadap ke depan. 0,70 0,80 0,90 • Berada di area pasar harian; • Berada di lantai dasar area pertokoan, pada bagian belakang deretan pertokoan yang menghadap ke depan; • Berada di lantai 2 area pertokoan pada bagian depan deretan pertokoan yang mudah dilihat dan cukup mudah diakses. 1,00 • Berada di area pasar harian; • Berada di lantai dasar area pertokoan; • Berada pada bagian depan deretan pertokoan yang mudah dilihat dan diakses INDEKS INDIKATORWK.AS!USAHA Tidak Stratezis Kurang Strategis Cukup Strategis Strategis LETAK TEMPAT USAHA D c B A ZONA
(3)Angka lndeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasi berdasarkan zonasi sebagai berikut: Ditetapkan di Tidore pada tanggal 6 JULI 2020 VwALIKOTA TIDOREKEPULAUAN,/_ Agar seti.ap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan. Pasal II Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai jangka waktu penggunaan fasilitas Ruko dan Toko/Kios kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 12

12.Ketentuan pada Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diti.njau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks zonasi dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

10.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
11.Ketentuan pada Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
8.Ketentuan Pasal 8 dihapus.
9.Ketentuan pada Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINS! MALUKU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 211 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTATI:7PULAUAN, JNIELAKE Diundangkan di Tidore pada tanggal 6 JULI 2020 - ------------ ---- Sejalan dengan perkembangan ekonomi Kota Tidore Kepulauan saat ini dan memperhatikan tarif retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya di Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sangat rendah dibandingkan dengan tarif retribusi yang ditetapkan Kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara, maka perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi yang berlaku saat ini dan memperluas obyek retribusi daerah. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan yang didasarkan pada prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkat beban kemampuan omset usaha, jenis usaha, letak dan tingkat keramaian pasar, sehingga tarif retribusi perlu ditetapkan melalui indeks harga. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah d.an Retribusi Daerah serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan terhadap pelayanan penggunaan fasilitas pasar grosir d.an pertokoan yang clisediakan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur tentang Sumber pembiayaan pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan yang d.apat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. I. UMUM Perkembangan pembangunan Kota Tidore Kepulauan saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besamya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepad.a masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan / perbaikan I peningkatan sarana pasar grosir dan pertokoan yang memenuhi persyaratan pemberian pelayanan kepada masyarakat. RETRIBUSIPASARGROSIR DAN/ATAUPERTOKOAN TENTANG PERATURANDAERAHKOTATIDOREKEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN2020 ATAS PENJELASAN TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTATIDORE KEPULAUANTAHUN2020 NOMOR 159 Cukup Jelas Pasal II

Pasal 12

Cukup Jelas Pasa.111 Cukup Jelas