DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Sumber Dana Penyertaan Modal, Persyaratan, Mekanisme, dan Jumlah Penyertaan Modal, dan Hak dan Kewajiban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Umum Daerah berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dengan melaksanakan penyertaan modal;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan kepada Perusahaan Umum Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 10. 11. 12. telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor145); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk Perusahaan Umum Daerah.
5.Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
7.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
8.Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah yang telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
1. a.untuk meningkatkan daya saing Perusahaan Umum Daerah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
2. b.untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Perusahaan Umum Daerah; dan
3. c.untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Umum Daerah dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan daerah.

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB V

PERSYARATAN, MEKANISME, DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Perusahan Umum Daerah dapat memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
(2)Untuk mendapatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.adanya kegiatan usaha yang mempunyai prospek menguntungkan;
2. b.memiliki rencana kegiatan pengembangan usaha; dan
3. c.direkomendasikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah didahului dengan pengajuan rencana kerja Perusahaan Umum Daerah tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
(2)Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 7

Modal yang diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

(1)Modal daerah yang telah disertakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
(3)Penetapan Penyertaaan Modal Daerah, untuk selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan nilai maksimal di Tahun Anggaran berkenan dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah); dan
4. d.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berhak :
1. a.melakukan audit oleh Inspektorat Daerah terhadap pembukuan keuangan Perusahaan Umum Daerah;
2. b.melakukan pengawasan atas kinerja Perusahaan Umum Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
3. c.meminta laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban :
1. a.melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah; dan
2. b.bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang diakibatkan oleh hal yang tidak terduga sebelumnya dan hanya sebatas nilai penyertaan modal.

Pasal 10

(1)Perusahaan Umum Daerah berhak :
1. a.mengelola dan memanfaatkan modal penyertaan Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana kerja yang diajukan;
2. b.memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan; dan
3. c.mendapat pembinaan, bimbingan dan monitoring serta evaluasi pengembangan usaha.
(2)Perusahaan Umum Daerah berkewajiban :
1. a.melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib;
2. b.memberikan laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan kepada Pemerintah Daerah melalui Dewan Pengawas;
3. c.bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang terjadi pada usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebagai akibat dari kelalaian sendiri; dan
4. d.dilarang menyalahgunakan atau menyelewengkan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…