DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi, Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. 10. 11. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dan WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6.Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan.
7.Kepala Badan Adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan.
8.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
9.Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelayananan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

BP2T merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dan mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kesetiaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2T menyelenggarakan fungsi :

a.Pelaksanaan penyusunan program BP2T;
b.Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
c.Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
d.Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya. BagianKeempat Susunan Organisasi

Pasal 6

(1)Susunan organisasi dan tata kerja BP2T, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; - Sub Bagian Kepegawaian; - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bidang Perizinan Perekonomian dan Pembangunan;
4. d.Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat;
5. e.Bidang Perizinan Pemerintahan dan Pengaduan;
6. f.Tim Teknis;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
8. h.UPTB.
(2)Bagan susunan organisasi BP2T adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Pembentukan Tim Teknis dan tata cara pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.
(4)Pembentukan Organisasi dan tata Kerja UPTB diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Eselonisasi

Pasal 7

(1)Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b.
(2)Sekretaris adalah jabatan esalon III.a
(3)Kepala Bidang adalah jabatan esalon III.b
(4)Kepala Sub Bagian adalah Jabatan eselon IV.a. Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

(1)Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
(2)Pejabat eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
(5)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(6)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
(7)Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 10

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BP2T ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka urusan pemerintahan yang terkait fungsi pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan oleh SKPD lain, menjadi urusan dan kewenangan BP2T.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…